NASIONAL

DPR Keukeuh Revisi UU KPK

Kalau seperti ini terus DPR akan kehilangan kredibilitasnya. Sejumlah politinya keukeuh alias ngoto untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyebabnya, revisi ini ramai dibicarakan saat kredibilitas para anggota DPR sangat rendah. Apalagi, sejumlah poin perubahan usulan DPR dalam revisi dianggap melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami melawan revisi UU KPK seperti yang telah diajukan oleh politisi yang pada saat ini kredibilitasnya sangat rendah. Bahkan, kami berpendapat apabila ini terus didorong sampai (revisi) terjadi kami khawatir akan semakin menjatuhkan kredibilitas lembaga DPR itu sendiri,” kata Ketua Dewan Transparency International Indonesia (TII), Natalia Subagyo dalam diskusi revisi UU KPK di Kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Kamis (11/2).
Natalia mengatakan, perubahan terhadap suatu undang-undang merupakan hal yang lazim terjadi. Ia pun tak menolak jika UU KPK direvisi. Namun, Natalia yang juga Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Jilid IV ini menyatakan, UU KPK belum saatnya dilakukan. Hal itu mengingat situasi politik saat ini tidak mencerminkan semangat antikorupsi yang tinggi. Untuk itu, Natalia mempertanyakan motif DPR yang ngotot merevisi UU KPK.
“Kami akan pertanyakan apakah revisi ini untuk kepentingan sebagai bangsa yang ingin perang melawan korupsi atau kepentingan-kepentingan jangka pendek? Kita semua ingin korupsi diberantas dan sepakat KPK adalah lembaga yang diperlukan,” tegasnya.
Natalia menyatakan, semangat DPR merevisi UU KPK bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang tak menyatakan, revisi hanya dilakukan untuk memperkuat kelembagaan KPK. Untuk itu, Natalia menegaskan akan bersuara lantang menolak rencana tersebut. Dikatakan, pihaknya akan berdialog dan meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan proses revisi ini.
“Saya percaya masih ada orang baik di dalam DPR. Masih ada orang-orang baik di pemerintahan maupun di antara politisi. Oleh karena itu, kita harus coba bekerja sama membuka komunikasi supaya kita bisa saling menguatkan saling isi,” katanya.
Revisi yang sudah disepakati Baleg DPR sejauh ini meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan dan penyitaan harus seizin dewan pengawas, pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian, larangan bagi pimpinan KPK yang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan publik, serta pemberhentian bagi pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (bs)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu