BOGORDAILY – Bupati Bogor Nurhayanti akhirnya disemprot presiden Jokowi, gara-gara anggaran sebesar Rp1,9 Triliun diparkir di bank sebagai silpa APBD.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, agar segera menggelontorkan seluruh dana yang sudah diberikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), demi menggerakkan perekonomian secara merata di daerah.
“Segera (Anggaran) itu dikeluarkan anggaran APBD seawal mungkin. Karena uang itu akan beredar, dan akan menngkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten, kota, dan provinsi,” kata Presiden dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/08/2016).
Jokowi mengatakan, hingga Mei, ada setidaknya Rp246 triliun dana yang masih mengendap. Meskipun dana tersebut telah berkurang pada Juni lalu, namun lambatnya realisasi penyerapan tentu akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
“Juni sudah turun menjadi Rp214 triliun. Ini masih diatas Rp200 triliun. Hati-hati Bapak dan Ibu,” kata dia.
Secara blak-blakan, Presiden pun mengungkap sepuluh provinsi dan kabupaten/kota yang sampai saat ini masih menyimpan dana di perbankan. DKI Jakarta, kata Jokowi, menjadi provinsi tertinggi yang masih menimbun dananya di perbankan nasional sampai Rp13,9 triliun.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, masih lambannya serapan anggaran Kepala Daerah sudah seharusnya tidak terjadi lagi di tahun anggaran 2016. Maka dari itu, Jokowi berharap para Kepala Daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah, untuk sama-sama membantu mendongkrak perekonomian nasional.
“Keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan, harus di stop. Tanpa uang ini dikeluarkan, darimana uang beredar di daerah. Apalagi daerah tidak punya kekuatan di sektor swasta,” tegasnya.
Berikut rincian dana 10 Provinsi dan 8 Kabupaten dan 10 Kota yang masih mengendap di perbankan, DKI Jakarta Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,34 triliun, Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun.
Sementara itu untuk tingkat kabupaten, Bogor Rp1,9 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Bekasi Rp1,5 triliun, Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, Mimika Rp1,37 triliun, dan Nias Rp1,3 triliun.
Sedangkan tingkat Kota, Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tanggerang 1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tanggerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, dan Mojokerto Rp917 miliar. (bdn/viv)
Kepada bupati bogor mohon juga untuk memerintahkan satpol pp untuk membongkar/mengusir pedagang yg berada di jalur hidup pasar ciawi… karena salah satu penyumbang kemacetan adalah pedagang kaki lima yg sudah memakan badan jalan… dan mereka sebenarnya sudah mencuri hak kami warga pejalan kaki yaitu trotoar… mohon perhatian..