BOGOR AREA

Pemkab Bogor Gagal Tangani Sampah

BOGORDAILY – Kabar buruk menimpa sejumlah pejabat yang membidangi pengelolaan sampah. Dalam pembahasan APBD 2017, DPRD Kabupaten Bogor mendesak Pemkab Bogor agar penanganan sampah dikelola pihak ketiga.

Artinya jika dipihak ketigakan, bisa jadi sistem yang sudah berjalan lewat unit pelaksana teknis di sejumlah wilayah bakal ditiadakan.

Wacana ini muncul saat Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang nantinya membidangi kebersihan mengajukan penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Secara spontan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Rifdian Surya Darma ‘naik pitam’. Menurutnya, dibandingkan harus menambah anggaran kepada BLH untuk menangani sampah, lebih baik Pemkab Bogor bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan dianggap buruk dan selalu bermasalah. Terlabih anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

“Ada baiknya dipihak ketigakan. Pemkab Bogor tak harus keluar uang untuk pengadaan truk sampah, uang bensin, uang perawatan dan lain-lain. Karena semuanya ditanggung pihak ketiga,” terangnya.

Kader PPP ini juga mengkritisi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Selama pengelolaan dibawah dinas itu, Pemkab Bogor sepertinya tak berhasil melakukan pengelolaan sampah.

Sebab, ada saja permasalahan, sehingga perlu ada revolusi untuk mengatasi pengelolaan sampah.

“Solusinya memang harus dipihak ketigakan sehingga pengelolaan sampah lebih tertata,” ucapnya.

Selain itu, wacana mempihak ketigakan pengelolaan sampah juga berdasarkan adanya fakta ketidak sesuaian retribusi sampah yang dipungut DKP dengan Perda. Rifdian menyebutkan ada perbedaan retribusi yang dipungut selama ini.

Sebagai contoh, seperti di kawasan pemukiman DKP memungut retribusi bisa lebih Rp9000, bahkan bisa sampai Rp15.000 ribu hingga Rp25 ribu.

“Pemungutan retribusi sampah dari pemukiman, kawasan perumahan, sampai kawasan perumahan elite itu beda-beda. Ini menjadi permasalahan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudi juga mempertanyakan potensi retribusi yang sebenarnya masih besar. Tapi praktiknya nilai rertribusi lebih besar ketimbang ketentuan Perda.

Sementara itu Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebutkan jika pengelolaan sampah di Jawa Barat belum memenuhi kriteria, termasuk di Kabupaten Bogor.

Pasalnya, hingga kini pengelolaan sampah tidak dilengkapinya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), tidak ada pemisahan sampah organik dan non oragnik.

“Jika pengelolaan dialihkan ke swasta, bisa jadi lebih baik,” terangnya. (Radar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu