BOGOR DAILY– Polres Bogor telah menggagalkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Masjid Az-Zikra, kawasan Sentul, pada Minggu (23/4) kemarin. Surat perizinan kegiatan untuk acara Internasional Khilafah Forum 1438 itu sengaja tidak dikeluarkan pihak kepolisian Resor Bogor.
Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar AM Dicky dalam keterangannya menuturkan, perizinan keamanan tidak terpenuhi. Sehingga acara yang diperkirakan mengumpulkan 500 orang dan datang dari luar kota tersebut terpaksa dibatalkan.
“Kami bertindak sesuai standar operasional pengamanan, di mana syarat acara yang melibatkan banyak orang wajib meminta permohonan perizinan satu minggu sebelum acara berlangsung. Hingga saat ini, belum kami terima dan terpaksa acara harus dibatalkan,” paparnya, Minggu (23/4).
Sementara itu, langkah polisi menggagalkan acara HTI ini mendapat apersiasi dari GP Ansor Kota Bogor. “Kami mengapresiasi langkah dan keputusan pihak kepolisian, termasuk TNI, karena akhirnya kegiatan acara HTI di Sentul tidak dilaksanakan,” ungkap ketua GP Ansor Kota Bogor, Rachmat Imron Hidayat (Rommy).
Ia menegaskan, rencana HTI yang akan melakukan kegiatan di kawasan Sentul bisa membuat citra buruk untuk Masjid milik ustad kondang Arifin Ilham. Pihak kepolisian ternyata langsung bertindak dan melakukan antisipasi antisipasi, diantaranya dengan menurunkan ratusan personil polisi ke lokasi Masjid Az-Zikra. Namun demikian, berbagai pihak tetap meminta kepada pihak kepolisian di daerah manapun, untuk tidak memberikan perizinan bagi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI.
“Rencana HTI akan menggelar acara di kawasan Sentul telah menarik perhatian dan sorotan, bahkan Ansor dan Banser dari berbagai daerah di Jawa Barat terjun langsung ke Kabupaten Bogor untuk bersama sama membubarkan acara HTI tersebut. Alhamdulilah pihak kepolisian sigap dan bisa menangani permasalahan ini dengan tegas,” jelasnya.
Sebelumnya,
GP Ansor dan Banser menolak tegas kegiatan HTI, bahkan siap menurunkan ribuan anggota Ansor dan Banser untuk membubarkan acara. Alasan penolakan terhadap HTI itu dinilai dapat memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Romy menjelaskan, bahwa HTI datang ingin mensosialisasikan
khilafah, sehingga itu merupakan bentuk ingin mendirikan negara Islam. Negara ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Negara inupun memiliki hukum yang harus dijadikan panglima. Hingga kini, menurut dia, HTI sudah menyebar di kampus-kampus serta masyarakat umum. Menurutnya, HTI dianggap sebagai ormas yang makar terhadap pemerintah, yaitu ingin mendirikan
khilafah di Indonesia.
“Kami menolak seluruh kegiatan HTI yang menyebarkan propaganda
khilafah. dan kami minta agar pihak kepolisian tidak memberikan izin atau pembiaran ketika ada kegiatan HTI. Harus dijaga baik-baik Pancasila, rawat Indonesia keberadaan suku bangsa dan agama. Jadi kita menolak dengan tegas berbagai kegiatan HTI tersebut,” tandasnya.
(bd)
