BOGOR DAILY– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang angkutan online. Tetapi Pemkot Bogor sepertinya masih kebingungan menetapkan porsi ideal kuota angkutan online, khususnya ojek online yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bogor. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Jimmy Hutapea mengaku masih merumuskan porsi ideal jumlah ojek online di Kota Bogor.
Dengan adanya Perwali, tugasnya tidak hanya mengawasi dan mengendalikan angkutan online, namun ikut menetapkan jumlah kuota angkutan online. “Di dalam Perwali ada klausul mengatakan bahwa kita akan mengatur kuota ojek online oleh tim yang merumuskan berapa. Timnya dari Muspida dan ojek online,” ujarnya kepada Metropolitan.
Selain itu, Jimmy juga mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu atas jumlah angkutan online di Kota Bogor. Saat ini pihaknya belum mengetahui jumlah data angkutan online yang ada di Kota Bogor. Sehingga sulit menetapkan jumlah kebutuhannya. “Kita juga saat ini belum tahu jumlah pastinya berapa, sehingga masih sulit menetapkan jumlah kebutuhan di Kota Bogor,” terangnya.
Meski belum menetapkan jumlah kuota yang ada di Kota Bogor, Jimmy berharap para ojek online yang ada dapat menaati Perwali yang telah dikeluarkan, khususnya tentang Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K3). Sehingga masyarakat pun tidak terganggu dengan kehadiran angkutan online. “Untuk saat ini, mereka harus mengikuti aturan yang ada khsususnya K3 tersebut,” paparnya.
Pakar Transportasi Djoko Setijowarno mengktirik soal aturan yang dibuat Pemkot. Menurutnya, Pemkot Bogor harus bertindak tegas dan segera mengeluarkan peraturan-peraturan selain Perwali. “Ini yang dikeluarkan hanya Perwali yang isinya pun tidak spesifik, seharusnya ada aturan yang tegas agar di kemudian hari tidak timbul kericuhan kembali sesama angkutan,” katanya.
Jika regulasi sudah ada, maka seluruh angkutan online di wilayah Kota Bogor harus mengikutinya sehingga keberadaan angkutan online tersebut sinkron dengan program penataan transportasi di Kota Bogor. “Jika begitu, transportasi akan lebih tertata. Tidak seperti ini, belum ada kepastian jelas meskipun sudah ada Perwali,” jelasnya.