BOGOR DAILY– Salah kostum (saltum) Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono saat memimpin sidang paripurna menjadi buah bibir. Bahkan, sehari setelahnya fotonyaberpakaian seragam ormas, sembari pakai anting dan salam hormat ikut dinyinyir lewat meme yang beredar di media sosial.
Atas kejadian itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD akan memanggil Untung untuk meminta penjelasan. Anggota BK DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS Najamudin mengaku segera menegur atas tindakan kurang baik yang terjadi di tengah jalannya sidang rapat paripurna tentang penyampaian KUA dan PPAS 2018 serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.
“Itu sudah pasti siap. Walau bagaimanapun kan unsur kekeluargaan lebih diutamakan dari segalanya. Kemudian sudah diingatkan secara informal,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.
Najamudin amat menyesali kejadian tak elok itu. Dia berharap peristiwa tersebut tak akan terulang ke depannya. “Ini jadi pelajaran buat kita, ke depan jangan terulang. Karena bagaimanapun suasana rapat paripurna sangat formal, sebab dihadiri semua unsur muspida, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Bahkan, itu rapat terbuka untuk seluruh masyarakat Bogor,” terangnya.
Terkait sanksi apa yang akan dijatuhkan BK kepada ketua DPRD, Najamudin perlu mengkajinya terlebih dulu. Sebab, pihaknya perlu melihat mekanisme dan aturan yang berlaku. Apalagi, semua permasalahan harus diadukan lebih dulu. “Namun karena tadi kita semua menyaksikan langsung, maka sebagai anggota BK akan melakukan komunikasi lebih dulu dengan pak ketua secara informal. Secara pribadi, mungkin saya harus komunikasi secara baik dan arif kepada semua pihak,” paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima Arya menjelaskan, kejadian pada sidang paripurna ini harus menjadi pembelajaran dan evaluasi. Ke depannya jangan sampai terjadi, karena sidang paripurna kegiatan sakral.
“Semoga ada hikmahnya dari kejadian itu. Insya Allah hal seperti ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tanpa terkecuali, bagi saya bagi pimpinan DPRD Kota Bogor, untuk menjaga marwahnya lembaga DPRD. Sama-sama harus kita jaga,” katanya.
Menurut Bima, dalam sidang paripurna inilah rakyat bertumpu, di sinilah secara terhormat semua pihak membicarakan nasib Kota Bogor. “Saya ingatkan mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini,” tuturnya.
Kegiatan sidang paripurna DPRD juga harus terus diperbaiki dan dievaluasi. Pemkot Bogor tetap berkomitmen akan tepat waktu setiap menghadiri sidang paripurna. “Kalau kita selalu on time. Saya juga perintahkan semua jajaran datang lebih awal on time setiap sidang paripurna,” katanya.
Sekadar diketahui, Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono bikin geger sejumlah peserta sidang paripurna di gedung DPRD, kemarin. Politisi PDIP itu memimpin sidang paripurna menggunakan seragam salah satu organisasi masyarakat (ormas) dengan berbagai atributnya. Sejumlah anggota DPRD pun melayangkan interupsi lantaran dianggap tidak etis memimpin paripurna menggunakan seragam ormas.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS Teguh Rihananto langsung menginterupsi setelah pimpinan rapat membuka dan membacakan agenda pembahasan rapat paripurna. “Interupsi pak ketua, terkait seragam yang digunakan pak ketua, agar paripurna berjalan dengan khidmat, alangkah baiknya pak ketua mengganti seragam terlebih dulu,” ujarnya dalam sidang paripurna, kemarin.
Namun, interupsi tersebut ditanggapi panas oleh Untung. Dia menolak mengganti seragamnya. Ia mengaku sudah meminta izin akan memimpin rapat dengan seragam yang dipakainya. Sebab, rapat paripurna dengan kegiatan ormas yang dipimpinnya hampir berbarengan. “Tadi sudah saya sampaikan, saya meminta maaf dari awal karena menggunakan seragam ini. Tidak ada yang bilang apa-apa, tapi sekarang sudah berjalan baru ramai,” terangnya.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah yang menyayangkan tingkah laku Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.
Menurut dia, seorang ketua DPRD harus bisa menjaga etikanya. Apalagi, ia merupakan anggota terhormat. “Sebenarnya pakaian resmi di DPRD itu sudah diatur di tata tertib mereka, terutama dalam rapat tertentu. Itulah sebabnya pakaian resmi DPRD setiap tahun anggaran dialokasikan pengadaan pakaian kedinasan bagi DPRD,” katanya (Metropolitan)