Friday, 29 March 2024
HomeKota BogorBedah BUMD di Kota Bogor Bareng GP Anshor, Nih Hasilnya

Bedah BUMD di Kota Bogor Bareng GP Anshor, Nih Hasilnya

BOGOR DAILY– Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bo­gor kembali melaks­anakan Forum Ma­lam (Formal) untuk kedua kalinya seba­gai ajang diskusi dan membedah  permasalahan di Kota Bogor.

Berbeda dari sebelumnya, acara formal saat ini bertemakan ”Apa Kabar Badan Usaha Milik Daerah () Kota Bogor” dengan mendatangkan bebe­rapa narasumber terkait di an­taranya, Ketua Hipmi Kota Bo­gor Muzakkir, Pengamat Hukum Sugeng Teguh Santoso, Dirtek PDAM Kota Bogor Ade Syaban Mau­lana, Dirut PD PPJ Kota Bogor Andi Latif dan Plt Dirut PDJT Rakhmawati

Ketua GP Ansor Rachmat Imron Hidayat mengatakan, seperti yang sebelumnya, diskusi ini bukan untuk mencari kesalahan atau pembenaran, tetapi semua yang hadir untuk memberikan pandangan dan juga solusi terkait permasalahan yang sudah dibahas. sudah dilakukan pada formal

”Mari bersama kita cari so­lusi dari semua permasalahan­nya dan ini juga menjadi pro­ses klarifikasi dari isu-isu ten­tang Kota Bogor di masyarakat. Kita diskusikan untuk semua seperti apa ki­nerja selama ini dan manfaat apa yang sudah di­rasakan masyarakat khususnya Kota Bogor,” ujarnya.

Dalam acara formal yang digagas GP Ansor Kota Bogor itu, sejumlah permasalahan terkait PD PPJ, PDJT dan PDAM dikupas tuntas. Dari mulai isu PD PPJ yang mengalami ke­bangkrutan sampai adanya isu perselingkuhan yang dila­kukan oleh karyawan PD PPJ, soal belum terselesaikannya masalah karyawan PDJT hing­ga saat ini dan sebagai penyeimbang antara PDPPJ dan PDJT, dihadirkan PDAM sebagai perusahaan yang ter­bilang cukup maju untuk di­jadikan referensi dalam dis­kusi tersebut.

Diskusi diawali dengan men­gupas berbagai persoalan yang dihadapi PDJT. Dalam kesem­patan itu, Plt Dirut PDJT Rak­hmawati mengatakan, dirinya Bulan Juni 2017 mendapatkan mandat menjadi Plt Dirut dari Walikota dan bertugas selama enam bulan. Saat ma­suk ke PDJT itu, kondisi PDJT sudah sangat kronis dan kro­dit. Persoalan krusial utama adalah masalah gaji karyawan dan kondisi perusahaan yang tidak berjalan.

Terkait masalah adanya ban­tuan dari pihak ketiga dalam perbaikan bus bus PDJT yang rusak, Rakhmawati menjelas­kan bahwa pihak PO bus Sinar Jaya mengaku prihatin dengan kondisi PDJT, dan Sinar Jaya menawarkan bantuan untuk penanganan kondisi bus bus tersebut. Jadi berbagai pihak yang membantu PDJT tidak memiliki implikasi dan indi­kasi apapun selain keprihatinan atas buruknya kondisi PDJT. ”Tugas utama penanganan PDJT salah satunya bagai­mana caranya karyawan PDJT itu mendapatkan gaji. Saya sudah bekerja maksimal mela­kukan apapun untuk PDJT,” terangnya.

Target pada Oktober men­datang sudah bisa diperguna­kan sepuluh bus bantuan dari pemerintah pusat untuk dipergunakan pada jalur jalur kolidor utama PDJT. Harus ada pembenahan menyeluruh ter­kait masalah manajemen di PDJT, karena apabila memaks­anakan sistem manajemen yang ada saat ini, sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan ke­majuan. ”PDJT itu perusahaan yang memiliki potensi besar untuk maju di masa mendatang, apabila manajemennya dirubah total. Untuk permodalan dalam memajukan PDJT dibutuhkan sekitar Rp5 sampai 6 Milyar,” paparnya.

Sementara, Dirut PDJT, Andri Latif membantah adanya isu isu terkait PDJT mengalami kerugian atau bangkrut. Menge­nai PDPPJ merugi, jelas bahwa PDPPJ tidak mengalami keru­gian, karena sampai saat ini karyawan masih lancar menda­patkan gaji, bahkan masih mendapatkan deviden peru­sahaan. ”Laba PDPPJ terakhir Rp 1,5 miliar. Jadi tidak benar bahwa PDPPJ mengalami ke­rugian, perusahaan kami baik baik saja,” kata dia.

Ia menjelaskan, PDPPJ terus memberikan pelayanan ke­pada masyarakat dan mem­berikan PAD kepada Pemkot Bogor. Berbagai skema kebi­jakan dalam memajukan se­banyak 12 pasar yang dikelo­la oleh PDPPJ terus dilakukan. Terkait masalah Blok F, saat ini sedang dalam proses akhir persiapan pembangunan oleh pihak ketiga. Kenapa Blok F harus di kerjasamakan, karena PDPPJ tidak memiliki dana untuk membangunnya.

Dirut juga menjelaskan ter­kait masalah isu adanya ka­ryawan PDPPJ yang diduga terlibat kasus perselingkuhan. ”Kami terus berupaya bagai­mana PDPPJ ini mengalami kemajuan kemajuan seperti perusahaan lainnya, sehingga berbagai program kegiatan kita lakukan. Soal permasala­han isu perselingkuhan, intinya apabila kasus itu tidak terse­lesaikan dan mencoreng nama baik perusahaan, maka yang bersangkutan akan ditindak sesuai aturan berlaku. Kita sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut,” ungkapnya.