BOGOR DAILY- Rencana pelebaran Puncak awal September membuat pemerintah daerah (Pemda) harus membongkar bangunan liar yang selama ini dipakai pedagang kaki lima (PKL). Ribuan pedagang dipaksa angkat kaki dari lahan yang akan dipakai untuk pelebaran hingga akhir Agustus.
Kepala BP4D Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah mengatakan ada 1.243 pedagang dan bangunan yang akan dibongkar. “Iya, bangunan permanen atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan kami bongkar untuk pelebaran jalan dan juga demi penataan Kawasan Puncak agar lebih rapi dan indah,” kata Syarifah Sopiah.
Ia menambahkan pemerintah daerah dan beberapa perusahaan akan menyediakan rest area atau tempat penampungan sementara ratusan PKL.“Karena pembangunan Rest Area Anjungan Cerdas butuh prosedur yang cukup panjang, maka untuk sementara kami menyiapkan tempat penampungan dengan bantuan pinjam lahan dari PT Gunung Mas, PT. Sumber Sari Pakuan dan lainnya dengan ruas area beragam,”terangnya.
Untuk memuluskannya, Anggota Komite Perencanaan Kabupaten Bogor, Yayat Supriatna menyatakan para pedagang harus mengosongkan lahannya. “Sekarang ini kan masih proses lelang, awal September mulai eksekusi. Makanya, pedagang itu harus sudah pindah sampai akhir Agutus,”ungkap Yayat.
Dalam pembangunan ini, pemerintah tak hanya membongkar lapak pedagang. Bahkan patung tentara yang berada di Selarong pun akan ikut dibongkar.
Rencana pembongkaran kios milik pedagang kaki lima (PKL) untuk pelebaran Jalan puncak menuai kekhawatiran bagi warga yang sehari-hari mengais rezeki di kawasan tersebut. Koordinator PKL Cibereum, Didin mengaku hingga saat ini belum ada kejelasan tempat bagi pedagang meski pemerintah mengklaim telah menyediakan lahan di kawasan Gunung Mas.“Infonya memang begitu, tapi sampai sekarang belum ada kepastian yang langsung ke kita,”sesal Didin.
Menurutnya, di Cibereum sendiri ada kurang lebih 100 PKL yang berdiri. Sehingga, diharapkan, pemerintah dapat memikirkan lebih awal terkait titik lokasi yang disediakan untuk para PKL. Karena, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk hidup layak mencari kehidupannya. “Alokasinya tentu harus sesuai. Intinya tolong kepada pemerintah untuk memanusiakan para PKL dan jangan bertindak arogan,”pintanya.
