BOGOR DAILY- Internal Partai Golkar mulai bergejolak jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar). Setelah muncul surat dukungan bodong untuk Ridwan Kamil serta aksi pengembalian kartu anggota di sejumlah daerah, kali ini permintaan mahar Rp10 miliar juga mencuat. Seperti yang diutarakan Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi secara blak-blakan dalam pencalonannya sebagai Gubernur 2018 hingga menyebut adanya tokoh Bogor yang menjanjikan rekomendasi DPP keluar dengan mahar tersebut.
Kemunculan surat dukungan DPP Golkar untuk Ridwan Kamil beberapa waktu lalu berbuntut panjang hingga memunculkan reaksi di sejumlah daerah. Sampai akhirnya muncul unjuk rasa di kantor DPD Partai Golkar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9).
Dalam unjuk rasa itulah, fakta soal adanya permintaan mahar Rp10 miliar terungkap. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Dedi Mulyadi yang berorasi di depan ratusan kader Partai Golkar buka-bukaan soal mahar itu. Di hadapan pengurus, Dedi mengaku pernah ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.
Isi percakapannya membahas soal kesiapan Dedi memberikan mahar demi keluarnya surat rekomendasi DPP Golkar sebagai calon gubernur (cagub) yang saat ini tak kunjung dikantongi. “Kita menapaki proses konsolidasi politik. Rapat di DPP kita ikuti. Dari pertama sampai diputuskan (rekomendasi, red) 1 Agustus 2017, habis itu hilang. Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon. ‘Pak Dedi siap kan? Kalau nggak, tidak akan keluar rekomendasinya',” kata Dedi menirukan ucapan si penelepon, Selasa sore.
Namun, Dedi mengaku permintaan itu tak digubris meski surat rekomendasi penunjukkan sebagai bakal calon (balon) Gubernur Jabar dari DPP Partai Golkar hingga kini masih digantung. “Dengan tegas dia katakan kalau Anda tidak kasih Rp10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga nggak apa-apa,” kata Dedi.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa yang meneleponnya itu bukan kader DPP Partai Golkar. “Yang menelepon saya itu tokoh dari Bogor. Saya katakan yang meminta itu bukan pengurus Golkar, hanya seorang tokoh biasa yang merasa dekat dengan Golkar,” terang Bupati Purwakarta ini.
Rupanya, ucapannya tersebut mengundang reaksi di internal DPP. Desakan pada Dedi pun muncul agar yang bersangkutan mengungkap tokoh Bogor yang dimaksud. Seperti yang diutarakan Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. “Kalau Kang Dedi merasa diminta mahar oleh oknum pengurus DPP Partai Golkar, terus terang saja, sebutkan oknum pengurus yang melakukannya,” ujar Ace.
Pasalnya, Dedi tak menyebutkan secara gamblang soal orang yang meminta mahar Rp10 miliar itu. Jika memang ada yang meminta mahar, Ace menyarankan orang tersebut dijatuhi sanksi. “Supaya tidak terjadi fitnah, sebutkan nama dan jabatannya agar terang benderang. Kalau benar dia meminta mahar, sebaiknya dikenakan sanksi karena melanggar pakta integritas tersebut,” kata Ace.
Sementara di Bogor, Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor Heri Cahyono mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya tidak paham siapa tokoh Bogor yang dimaksud tersebut. “Saya nggak tahu. Tidak ikut campur urusan itu. Coba tanyakan ke Pak Dedi,” kata Heri.
Menurut lelaki yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini, tidak mungkin hal tersebut dilakukan sekelas pengurus Golkar. Selain tidak berwenang melakukan lobi-lobi, daerah hanya berwenang dalam segi memberi dukungan. “Itu pelanggaran karena kita tidak berwenang seperti itu. Artinya mencampuri urusan atasan,” ucapnya.
Menurut Heri, jika mahar itu diminta oleh pengurus DPD Goklar, maka dirinya memastikan akan ada sanksi yang dijatuhkan. “Kalau ada bukti nyata tentu bisa dilakukan pemecatan. Tapi itu untuk pengurus. Kalau anggota DPD yang memberikan sanksi,” yakinnya.
Dirinya menambahkan, sejauh ini DPD Golkar Kota Bogor sudah menyiapkan dukungan kepada Dedi Mulyadi untuk maju di Pilkada Jabar. Sehingga, tidak mungkin sekelas Dedi Mulyadi tidak direkomendasikan maju di Pilgub Jabar. “Kita sudah siapkan untuk Pak Dedi. Saya rasa di Jabar juga sama (mengusung Dedi, red),” ujarnya.
Kemarin, lanjut Heri, pengurus DPD Partai Golkar se-Jabar juga telah menetapkan pilihan untuk satu kata mengusung Dedi Mulyadi. “Hari ini (kemarin, red) seluruh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar tingkat kota/kabupaten se-Jabar bersama PK se-Jabar bertemu di Sekretariat DPD Partai Golkar Jabar. Hasilnya, DPD kota/kabupaten se-Jabar menyampaikan dukungannya terhadap DM untuk tetap dicalonkan sebagai gubernur di Pilgub Jabar,” kata Heri kepada Metropolitan, kemarin.