BOGOR DAILY- Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017 Kabupaten Bogor memasuki babak baru. Bukannya turun, defisit RAPBD-P malah bertambah sebanyak Rp8 miliar menjadi Rp127 miliar. Hal itu diketahui saat TAPD dan Banggar DPRD melakukan rapat lanjutan pembahasan RAPBD-P 2017 di gedung DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.
Kepala DPKBD Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan, sampai saat ini defisit masih berada di angka sebesar Rp127 miliar. Kenaikan ini terjadi karena pembahasan yang dilakukan terus berkembang, sehingga defisit terus meningkat. ”Ada beberapa prioritas yang belum terakomodasi, sehingga dimasukkan dan menambah defisit,” katanya.
Meski begitu, pihaknya akan melihat terlebih dulu apakah dari defisit yang ada beberapa kegiatan bisa dikurangi lagi atau dari beberapa kegiatan yang berkembang di pembahasan akan ditunda tahun depan. ”Selain dari kedua itu kita juga mencari solusi yang lain. Salah satunya menghitung ulang dari sektor pendapatan,” ujarnya.
Sedangkan untuk usulan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp24.318.809.000, tentu itu merupakan prioritas. Sebab, anggaran tersebut untuk seluruh pegawai se-Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 20.000 orang.
“Jadi begini, waktu penganggaran 2017 terjadi defisit sehingga kita mengurangi jumlah pemberian tamsil untuk pegawai selama satu bulan. Karena anggaran itu harus ditutupi, makanya kita masukan lagi di perubahan. Otomatis, untuk gaji PNS itu tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan meminta untuk menutupi defisit TAPD Kabupaten Bogor dapat melakukan beberapa hal, seperti memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan pergeseran anggaran, efisiensi kegiatan, rasionalisasi dan meningkatkan retribusi. “Kelima hal itu bisa dilakukan dan memungkinkan untuk bisa menutupi defisit,” pungkasnya.