BOGOR DAILY-Puluhan personel Sabhara Polres Bogor kemarin bersiaga di kawasan pondok pesantren Ibnu Mas’ud, Desa Sukajaya Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Keberadaan mereka untuk mengawal rencana pengosongan ponpes, sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi.
“Saya menunggu kebijakan dari Pemda. Kalau warga, pengennya ponpes itu ditutup,” ujar Kepala Desa Sukajaya, Wahyudin, pada konferensi pers di halaman ponpes.
sejak pekan kemarin, kondisi yayasan yang kerap menjadi sorotan itu memang sudah berangsur sepi. Para santri telah pergi dan pulang ke rumah masing-masing. Kepulangan mereka disebut-sebut juga trauma mengingat demo massa pada 17 Agustus lalu.
“Padahal kami di sini tidak ada yang aneh. Kami hanya pesantren biasa, mengajarkan hafalan Alquran dan Hadits,” kata salah seorang pengajar, ustaz Abu.
Abu membantah isu yang beredar soal yayasan yang bersikap eksklusif kepada warga. Sembari menunjuk ke sebuah mobil ambulan, dia menyebut kendaraan itu bebas dipakai tanpa biaya oleh siapapun yang membutuhkan. “Nah di sini, kami kemarin melaksanakan salat Ied Adha. Warga juga dibagikan daging di sini,” katanya menunjuk lapangan ponpes.
Sementara saat disinggung soal beberapa kasus yang menyeret nama Ibnu Mas’ud, pria berusia 30 tahun itu sempat terdiam. Disusul senyuman, ia berusaha menjelaskan bahwa yayasannya tidak demikian. Kata dia, ibarat ulah satu koruptor, maka satu intitusi disebut korup.
“Jadi karena satu ini bukan berarti intitusi itu koruptor semua kan. Kami menyesalkan, tidak ada yang klarifikasi ke kami. Padahal mereka, hanya oknum yang kebetulan pernah bersinggungan dengan kami. Karena memang kami tidak pernah menutup diri untuk semua orang,” jelasnya.
Minggu (17/9/17), Ketua Yayasan Ibnu Mas’ud, Agus Purwoko, menjelaskan bahwa pemulangan para santri sengaja dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sempat tersiar kabar akan adanya aksi demo massa ke ponpesnya.
“Diliburkan dulu, rencana dua minggu. Tapi kalau anak-anak gak betah, seminggu sudah masuk lagi. Tinggal pengurus saja,” kata Agus kepada pewarta.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Menurut Agus, para santri berpotensi kembali karena selama ini ponpes merupakan tempat berkumpul dan mencari ilmu bagi mereka.
“Kemarin juga saya suruh pulang, anak-anak tidak mau. Tapi demi keselamatan dan biar tidak ada kesalahpamahan, biar kami bekerja dulu (menyelesaikan persoalan yang terjadi). Kalau sudah tidak ada masalah, anak-anak masuk lagi,” ucap dia.
Agus mengatakan, desakan pembubaran atau penutupan ponpes itu sangat tidak berdasar. Karena menurutnya, rencana itu adalah klaim yang sepihak dan penuh emosi. Andai saja ada dialog atau pertemuan yang diselenggarakan pihak manapun, Agus bersedia memberikan klarifikasi yang utuh dan mendalam.
“Karena kemarin mungkin ada kebuntuan informasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Karena itu saya siap memberikan jawaban-jawaban apapun dan menjelaskan duduk permasalahan yang sempat terjadi,” jelasnya.
Ia menuturkan, terkait 12 orang yang masuk ISIS dan mengaku dari Ponpes Ibnu Mas’ud, memang selalu seperti itu. Namun, jelasnya, perlu diluruskan bahwa status mereka sudah keluar dari ponpes. Karena siapapun yang terlibat masalah, pasti sudah dikeluarkan oleh pengurus.
“Kenapa dikeluarkan, karena memang saya akui sangat rawan. Saya tahu apa yang saya lakukan itu sangat rawan (menampung orang bermasalah). Tapi perlu dibuktikan bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan hukum dan anak-anak santri di sini hanya dititipkan. Mereka datang ke sini sudah mendapat doktrin dari orang tua mereka masing-masing. Tujuan kita hanya ingin menjadikan anak-anak itu soleh dengan membaca Alquran,” tutur lelaki berkacamata itu.
Musabab itu, ia menolak rencana pembubaran ponpes oleh pemerintah daerah. Mengingat apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar, bukan aliran sesat dan sebagainya. Apapun kesalahan yang dilakukan stafnya, itu adalah semata-mata tindakan pribadi yang perlu dimaklumi satu dan lainnya.
“Kami bukan aliran sesat. Kami Ahlus-Sunnah wal Jama’ah. Karena itu kita akan bertahan. Tolong dipahami bahwa apa yang dilakukan kami adalah sesuatu yang benar,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengaku belum bisa berkomentar. Sebab, persoalan ini masih dibahas dalam tataran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor. “Belum ada keterangan secara resmi. Ibu (bupati) masih melakukan pembahasan,” singkatnya