BOGOR DAILY- Sekitar 1000 pedagang kaki lima (PKL) di Jalur Puncak, Bogor demo di Kantor Bupati Bogor, di Cibiong, Jawa Barat Senin (15/10/2017).
Pedagang meminta, agar SP 2 yang dikeluarkan Bupati Bogor dibatalkan, sebelum ada tempat relokasi.Pedagang oleh-oleh dan minuman ini mengancam, jika terpaksa dilakukan pembongkaran, maka akan ada perlawanan.
Fahreza, koordinator aksi ribuan PKL mengatakan, Bupati Bogor, Nurhayanti dan Kasat Pol PP telah melakukan perbuatan pidana dengan mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo demi memuluskan aksi Pemda untuk menggusur PKL di Puncak.
“Ibu Bupati tolong keluar dan temui kami. Jangan buat kami menderita. Pemda Kabupaten Bogor sudah melakukan pencemaran nama baik Presiden Jokowi. Jangan ketidakmampuan menertibkan pedagang, lalu memakai nama Jokowi untuk melegalkan aksi menggusur PKL. Akan kami laporkan kasus ini ke polisi,”kata Reza.
Beberapa minggu ini Kabupaten Bogor dan Cianjur disibukkan dengan rencana penbongkaran PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak.
Sebulan yang lalu Pemkab Bogor sukses membongkar ratusan PKL dari simpang Safari hingga Gadog. Sementara empat hari yang lalu, Pemkab Cianjur juga melakukan hal yang sama di wilayah Ciloto, Kabupaten Cianjur.
Bahkan pembongkaran yang di lakukan Pemkab Cianjur sempat viral secara nasional. Pasalnya pedagang membakar puing bekas pembongkaran di jalan raya.
Dalam video yang viral di media sosial, muncul kata-kata yang mengatakan Jokowi edan.
Mereka menuding Presiden di balik pembongkaran tempat usaha mereka .
Hal tersebut ditanggapi Ketua Repdem, yang juga advokat PKL Puncak, Dodi Acdi Suhada ST.
”Jangan mengkambing-hitamkan Presiden terkait pembongkaran PKL Puncak. Karena Sekda dan salah seorang petinggi Satpol PP Kabupaten Bogor juga mengatakan masalah pembongkaran adalah perintah Presiden. Ini namanya pembusukan” ujarnya.
Menurut Dodi, Presiden tidak memerintahkan pembongkaran PKL Puncak. ” Ini sudah politis. Tidak ada perintah Presiden untuk membongkar PKL Puncak. Harus jernih melihatnya. Ini hanya masalah tidak inovatifnya Pembkab Bogor saja dalam mengelola pedagang kecil” tandas Dodi.
Pedagang Oleh-oleh dan warung kopi Puncak saat ini kembali resah. Pasalnya mereka mendengar kabar akan dilakukan pembongkaran tahap dua pada 18 Oktober nanti.
Mereka menolak dibongkar sebelum ada tempat relokasi yang layak untuk kelangsungan usahanya.
Dalam tuntutannya pedagang meminta Pemkab Bogor mengkaji ulang rencana pembongkaran tahap dua yang akan menyasar lebih dari 500 PKL dari Simpang Safari hingga Puncak Pas.
Dace Supriadi Kepala Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor yang juga Ketua tim pembongkaran dan perdayaan PKl puncak yang menemui pendemo menjamin, jika pembongkaran tidak akan dilakukan, sebelum ada tempat relokasi.
Bahkan Dace menjamin, pembongkaran yang sedianya berlangsung Selasa (16/10) besok, tidak akan terjadi. “Saya jamin besok tidak ada pembongkaran. Jika ada, saya siap lepas jabatan saya,”ujar Dace.
Ia mengatakan, pihaknya sedang bernegoisasi dengan PTPN untuk penggunaan lahan 5 Ha milik PTPN yang nantinya akan digunakan untuk relokasi pedagang.
“Tanah PTP depan SMK dijadikan relokasi PKL. Lambat urus karena ada proses yang masih diurus. Masih ada hitung-hitungan dengan PTPN. Saya akan tahan pembongkaran sebelum lahan untuk relokasi ada, walau sudah ada SP 2. Ini pemberdayaan bukan penggusuran. PKL akan ditata sebagai obyek wisata biar lebih menarik wisatawan,”ujar Dace.
Ia menegaskan, Rindu Alam akan dibongkar kalau sudah ada tempat relokasinya. Pembongkaran pedagang ini, karena ada program pemerintah untuk pelebaran jalan. “Kami dari pemda perjuangkan kesejahteraan masyarakat. Desember sudah harus direlokasi. Ada 890 PKL. Kami prediksi, 1 Ha untuk 300 PKL. Soal ganti rugi akan saya laporkan ke Bupati,”paparnya.