BOGOR DAILY-Jalan berlubang dan berbatu masih jadi penderitaan warga di pelosok Kabupaten Bogor. Harapan memiliki jalan mulus terpaksa pupus. Sebab, rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor membangun jalan malah dibatalkan di penghujung tahun. Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek jalan rusak yang gagal pun mencapai Rp88,9 miliar.
Karut-marut pelelangan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Bogor tak kunjung berakhir. Harapan warga menikmati jalanan mulus pun sirna begitu daftar proyek jalan rusak yang sudah dialokasikan anggarannya dibatalkan. Sebab, pemerintah daerah lewat Dinas PUPR batal membangun dan memperbaiki jalan rusak yang sudah jadi bulan-bulanan keresahan warga.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, total ada 21 paket lelang yang gagal. Di antaranya delapan proyek jalan rusak yang total anggarannya mencapai Rp88,9 miliar. Meliputi Jalan Laladon-Kreteg Ciomas (Rp12.114.000.000), Jalan Jasinga-Tenjo Jasinga (Rp7.500.000.000), Jalan Tenjo-Singabangsa Tenjo (Rp8.400.000.000), Jalan Telukpinang-Banjarwaru Ciawi (Rp4.200.000.000), Jalan Banjarwaru-Tapos Ciawi (Rp7.560.000.000), Jalan Jampang Ciseeng Kemang (Rp8.300.000.000), Jalan Babakan Raden-Batas Bekasi Cariu (Rp4.000.000.000) dan Jalan Altenatif Terminal Laladon Dramaga Tahap III (Rp36.826.000.000).
Padahal, kondisi jalan-jalan tersebut sudah mengkhawatirkan. Sebut saja Jalan Alternatif Telukpinang. Jalan ini menjadi jalur alternatif utama yang diandalkan warga untuk tembus ke Sukabumi. Namun, kondisinya semakin menyedihkan dengan lubang yang makin melebar. Belum lagi di musim hujan, jalur tersebut bak kubangan yang sering membuat pengendara terperosok.
Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Raya Laladon-Kreteg. Tak ada jalan mulus, hanya kerikil batu yang menyulitkan pengendara. “Waktu itu sudah pernah diperbaiki tapi nggak tahan lama. Dari ujung Pagelaran sampai Kreteg rusak parah,” keluh warga Ciomas, Fajar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hassan mengakui adanya proyek jalan rusak yang dibatalkan. Namun, ia berjanji proyek tersebut akan kembali diusulkan pengerjaannya pada 2018. “Rencanya kami geser di awal 2018. Kami sempat memohon untuk ditunjuk langsung. Tapi secara teknis tidak memungkinkan, akhirnya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan proyek-proyek ini statusnya gagal lelang,” kata Yani. Selain proyek jalan rusak, ada pula pengerjaan jembatan irigasi dan pembangunan lainnya yang dibatalkan. “Total dari 331 usulan proyek, ada 307 semua beres. Hanya 20 yang gagal, termasuk jalan rusak itu,” ujarnya.
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengatakan, gagal lelangnya sejumlah proyek ini karena dari segi teknis atau waktu tidak lagi memungkinkan. “Dari perencanaan minimal waktu pengerjaan minimal 60 hari dan sementara waktu tersisa di 2017 hanya 55 hari, jadi proyek-proyek ini dinyatakan gagal lelang,” ujar Budi.
Ia pun membenarkan soal rencana penunjukan langsung untuk pengerjaan 20 proyek gagal, tetapi tidak mungkin dilaksanakan. Termasuk satu proyek penyediaan lahan parkir di Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Leuwiliang juga mengalami gagal lelang karena alasan teknis yaitu tidak tersedianya waktu sesuai rencana pengerjaan. “Walaupun kami lakukan penunjukan langsung, secara teknis proyek-proyek di atas juga tak lagi memungkinkan selesai di akhir Desember 2017, hingga putusan gagal lelang itu kami tetapkan,” katanya.
Menanggapi proyek yang terpaksa dibatalkan, Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengaku belum menerima data resmi dan baru dapat laporan proyek yang mengalami gagal lelang nilainya tidak terlalu besar hingga dirinya yakin Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017 ini tak sebesar dibanding tahun lalu.
“Laporan resmi belum saya dapat dan hanya mendapat info bahwa proyek yang mengalami gagal lelang nilainya paling tinggi Rp4,7 miliar dan rata-rata di angka Rp300 juta hingga harapan saya angka Silpa lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp600 miliar. Walaupun nilai Silpa lebih kecil, kegagalan lelang ini tetap akan kami evaluasi pekan depan. Karena bagaimanapun program-program kerja ini tujuannya untuk melayani masyarakat,” tegasnya.