Duit APBD Kabupaten Bogor Mengendap Capai Rp 1,7 Miliar

BOGOR DAILY-Kabar buruk datang untuk Kabupaten Bogor. Bukannya menurun, jumlahnya malah semakin merangsek ke urutan pertama sebagai kabupaten yang memiliki dana mengendap terbesar di perbankan. Tak tanggung-tanggung, jumlah dana yang mengendap mencapai Rp1,7 triliun.

Sesuai data di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten yang memiliki dana mengendap di perbankan. Disusul Bekasi sebesar Rp1,6 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Tangerang Rp1,6 triliun dan Nias Rp1,2 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Sup­tandar menjelaskan, data tersebut adalah posisi Agustus tahun ini. Sedangkan posisi saat ini saldo kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sekitar Rp1,6 triliun. “Itu kan posisi Agustus. Tapi, ini akan terus bergerak seiring penam­bahan pendapatan dan serapan belanja,” katanya.

Menurut Adang, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemkab. Tujuannya agar SKPD dapat melakukan percepatan, termasuk mendorong penyedia jasa menarik haknya sesuai progres fisik. “Sudah die­valuasi. Hampir seluruh ke­giatan, terutama fisik sedang berjalan. Dana simpanan ini terkait anggaran pendapatan daerah dan kegiatan belanja daerah,” ujarnya.­

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin men­gungkapkan, pada prinsipnya pemkab harus sesuai peren­canaan dialokasikannya ang­garan. Jangan sampai Silpa tahun ini membengkak se­perti dua tahun lalu. “Tentu saja harus direalisasikan. Terkecuali membengkak ka­rena over target pendapatan yang masuk ke kas daerah, itu bagus,” katanya.

Yuyud mengingatkan walau­pun pemkab harus secepat­nya menyerap anggaran, kegiatan yang sudah dialo­kasikan tetap harus diberikan pengawasan agar sesuai pe­rencanaan awal. Tidak jadi masalah jika anggaran terta­han dan menjadi Silpa, ke­timbang pekerjaan selesai namun tidak sesuai peren­canaan.

“Lebih baik tertahan dari­pada pekerjaan tidak benar tapi harus dibayar. Intinya, kualitas pekerjaan harus se­suai yang sudah direncanakan,” tutupnya.