PK KNPI Pamijahan: Kades Baru Jangan Asal Rombak Perangkat Desa

  • Whatsapp

BOGORDAILY – Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) Kecamatan Pamijahan meminta 10 kepala desa terpilih hasil Pilkades 3 November 2019 lalu, tidak asal merombak perangkat desa. Apalagi pergantian perangkat desa hanya untuk menempatkan tim suksesnya saja. Hal itu bisa menjadi tindakan melawan hukum. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus sesuai UU Desa No 6 Th 2014.

“Sangat disayangkan kalau pergantian itu berdasarkan kekerabatan. Karena ini bagian dari kolusi dan nepotisme,” Kata Ketua Pengurus Kecamatan KNPI Pamijahan, Riyan Ahdiana.

Riyan menegaskan, Kepala Desa tidak boleh seenaknya bongkar pasang perangkat desa. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kata Riyan sudah diatur dalam UU Desa no 6 Th 2014.

Di Pasal 53 UU Desa no 6 Th 2014, disebutkan perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

“Kami mengingatkan kepala desa yang akan dilantik tidak mengganti perangakat desa semaunya. Harus berdasarkan regulasi yang sudah diatur,” ujarnya. (nanang hidayat/bdn)

Loading...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *