Bogordaily.net – Pemerintah Australia menentang aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar kepada para demonstran antikudeta. Sikap ini berimbas pada menangguhkan kerjasama di bidang militer dengan negara Myanmar.
Pemerintah Australia membuat perubahan besar pada hubungan diplomatiknya dengan Myanmar dan mengarahkan bantuan kemanusiaan sebagai tanggapan atas kudeta militer di negara itu.
Akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar, Australia akan menghentikan program militer dengan negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia, Marisa Payne pada Senin, 8 Maret 2021, mengatakan program bantuan kemanusiaan di Australia akan diarahkan kembali untuk difokuskan pada kelompok rentan, termasuk Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
Dengan program pembangunan Australia tidak lagi melalui badan pemerintah Myanmar mana pun.
“Kami juga telah melihat program pembangunan dan dukungan pembangunan yang kami sediakan, dan mengarahkannya kembali dengan fokus mutlak pada kebutuhan mendesak dari beberapa yang paling rentan dan miskin di Myanmar, yang merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN,” dia berkata.
Payne pun mengutuk Myanmar karena menggunakan kekerasan kepada warga sipil.
“Kami mengutuk penggunaan kekuatan mematikan atau kekerasan terhadap warga sipil yang menjalankan hak universal mereka, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai,” kata Payne.
Australia pun mendesak pasukan militer Myanmar untuk tidak melakukan kekerasan kepada warga sipil.
“Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.” ucap Payne.
Australia adalah salah satu dari sejumlah kecil negara yang tetap mempertahankan kerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar – yang dikenal sebagai Tatmadaw – setelah kampanye pembersihan etnis brutal tahun 2017 yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya.
Kelompok hak asasi manusia telah lama berkampanye menentang program itu, dan seruan agar program itu dihentikan semakin meningkat sejak militer merebut kekuasaan bulan lalu dalam kudeta pemerintahan Myanmar.
Sejak kudeta 1 Februari 2021 total korban tewas menjadi lebih dari 50 ketika militer mencoba memaksakan otoritasnya dan hampir 1.800 orang telah ditahan di bawah junta pada hari Minggu.***