Bogordaily.net – Militer Myanmar kini dikabarkan mulai mendekati Amerika Serikat dan negara Arab setelah kudeta yang dilakukan terhadap Aung San Suu Kyi terus mendapat penolakan warganya.
Puluhan orang tewas dalam demonstrasi antikudeta terlanjur menjadi sorotan masyarakat dunia.
Mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga China mulai intervensi dengan tujuan dan cara yang berbeda.
Dengan situasi itu, dikutip Bogordaily.net dari Reuters, militer Myanmar mulai gerah dan menyewa mantan intelejen Israel untuk melobi sejumlah negara.
Di antaranya Amerika Serikat, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.
Militer Myanmar menyewa pelobi Israel-Kanada Ari Ben-Menashe untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan meyakinkan bahwa para jendral militer tersebut ingin melepaskan diri dari politik.
para Jendra militer Myanmar ingin menjauhi China dan mendekat dengan Amerika Serikat.
Dalam wawancara telepon, Ben-Menashe mengatakan dia dan perusahaannya Dickens & Madson Canada telah disewa oleh jenderal Myanmar untuk membantu berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan negara lain yang dia katakan “salah paham” dengan mereka.
Dia mengatakan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar sejak 2016, telah tumbuh terlalu dekat dengan China untuk disukai para jenderal.
“Ada dorongan nyata untuk bergerak ke Barat dan Amerika Serikat daripada mencoba lebih dekat dengan China,” kata Ben-Menashe. “Mereka tidak ingin menjadi boneka Tionghoa.”
Sementara itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar pemerintahan Presiden Joe Biden mengecam kudeta tersebut. Malah menjatuhkan sanksi pada tentara dan bisnis yang dikendalikannya.
Ben-Menashe mengatakan dia berbicara dari Korea Selatan setelah kunjungan ke ibu kota Myanmar Naypyidaw, di mana dia menandatangani perjanjian dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo.
Dia mengatakan dia akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan jika sanksi terhadap militer dicabut.
Namun Seorang juru bicara pemerintah militer tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar pada hari Sabtu.
Ari Ben-Menashe sebagai mantan pejabat intelijen militer Israel yang sebelumnya mewakili Robert Mugabe dari Zimbabwe dan penguasa militer Sudan juga mengatakan para jenderal Myanmar juga ingin memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Karena itu, Para jendral militer Myanmar itu ingin dirinya juga melobi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mendekat.
Ben-Menashe mengatakan dia telah ditugaskan untuk menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab agar mendapatkan dukungan mereka atas rencana pemulangan Rohingya, minoritas Muslim.
Padahal menurut misi pencari fakta PBB, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari serangan militer pada 2016 dan 2017 di mana tentara membunuh tanpa pandang bulu, memperkosa wanita dan membakar rumah.
“Pada dasarnya mereka mencoba memberi mereka dana untuk mengembalikan apa yang mereka sebut Bengali,” kata Ben-Menashe, menggunakan istilah yang digunakan beberapa orang di Myanmar untuk Rohingya untuk menyiratkan bahwa mereka bukan dari negara tersebut.
Ben-Menashe mengatakan junta dapat membuktikan pemungutan suara itu dicurangi, dan bahwa etnis minoritas diblokir dari pemungutan suara tetapi tidak memberikan bukti. Pengamat pemilu mengatakan tidak ada penyimpangan besar.
Dia mengatakan bahwa dalam dua kunjungannya ke negara itu sejak kudeta, ‘gangguan tidak meluas' dan gerakan protes tidak didukung oleh kebanyakan orang Myanmar.
Ben-Menashe menyebut polisi menangani protes, bukan militer, meskipun ada foto dan rekaman video tentara bersenjata di demonstrasi tersebut.
Dia berargumen bahwa militer ditempatkan paling baik untuk mengawasi kembalinya demokrasi setelah kudeta yang dilancarkannya.
“Mereka ingin sepenuhnya keluar dari politik,” katanya, “tetapi ini adalah proses.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 50 demonstran telah tewas sejak kudeta 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi didukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan pada November dengan telak.
Pada hari Jumat, 5 Maret 2021, seorang utusan khusus PBB mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap junta atas pembunuhan para pengunjuk rasa.***