Pemerintah Impor 1 Juta Beras, Rizal Ramli: Hapus Sistem Quota Impor

Bogordaily.net – Ekonom Senior Indonesia Rizal Ramli minta pemerintah hapus sistem quota impor, setelah mengetahui rencana Pemerintah, yang akan melakukan impor pangan 1 juta beras ditengah masa panen.

Ia mengatakan, dirinya menolak dan mendesak pemerintah agar segera menghapus sistem kuota impor, karena dapat memiskinkan petani.

“Klo betul2 pro petani & pro pangan dalam negeri, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani),” sebut Rizal Ramli, dikutip dari akun twitter @ramlirizal, pada Rabu 16 Maret 2021.

Rizal juga menyarankan kepada Pemerintah agar sistem kuota impor tersebut dapat diganti, dengan sistem tarif agar dapat melindungi petani.

“Sistem kuota impor diganti dengan sistim tarif, negara dapat tambahan penerimaan dan petani dilindungi!, Ndak ruwet, tapi klo doyannya selfi2 doang dgn petani yo ambyar,” tulis Rizal Ramli.

Tidak hanya itu, Ia juga menyatakan sebuah tautan berita berjudul “Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras”.

Dalam postingannya, terlihat RR mengungkapkan sejumlah menteri dan mantan menteri yang telah terlatih memiskinkan kalangan petani.

“Memang yang terlatih dapatkan Rp besar dari rente impor dari dulu ya Menteri-menteri Golkar atau Menteri ex Golkar. Perampokan lewat kebijakan itu sangat memiskinkan petani padi, tebu, bawang dan penambak garam,” tulis Rizal Ramli.

“Yang luar biasa @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti sambil selfi-selfi petani,” tambahnya.

Respon warganet pun sangat beragam, dan memenuhi timeline, karena membalas postingan dari Rizal Ramli.

“Suka heran, tanah subur, ada food estate, buka lahan pertanian, dll tapi masih saja impor gede. Pak RR apakah data kebutuhan pangan tiap tahun minus terus kah? Buka ke media pak.,” tulis salah satu akun.

“Sekedar mengingatkan, Indonesia sudah anggota WTO sejak 1995. Tahun 2000, ASEAN mulai berunding perjanjian bebas tarif dengan Cina. Bapak waktu itu menjabat sebagai Menko Perekonomian, Keuangan dan Industri. Kalau benar pro petani harusnya waktu itu bapak tolak perjanjiannya.,” tulis salah satu akun yang mengkritik. Adv