Sebab KLB yang digelar sejumlah kader dan mantan kader PD, tidak sesuai dengan AD/ART PD.
“Tetap rapatkan barisan dan jaga soliditas. Kami mendeteksi saat ini kelompok KLB abal-abal sedang menghubungi dan menekan para ketua DPD dan ketua DPC untuk balik badan dengan klaim mereka (kubu KLB) akan mendapatkan pengesahan dari Kemkumham,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PD, Kamhar Lakumani, Sabtu, 6 Maret 2021.
Kamhar menyebut, sebagai pemegang hak yang sah secara konstitusional, tidak tepat bernegosiasi dengan kubu KLB.
“Jangan takut dan mau ditekan-tekan oleh gerombolan KLB abal-abal, karena kita semua adalah saksi bahwa kita berada di jalan yang benar sesuai AD/ART Partai Demokrat yang legal hasil Kongres V di Jakarta pada 2020.” paparnya.
Ia kembali menekankan tidak ada klausul dalam AD/ART yang bisa dipenuhi untuk terselenggaranya KLB.
Kamhar berkata, meminta kepada segenap pimpinan Partai Demokrat di daerah, tetap menjaga semangat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jangan kita bernegosiasi dengan para pembegal yang berusaha merampok rumah kita, bahkan mengambil alih rumah kita secara paksa, karena bukan hanya sekadar menistakan harga diri dan martabat kita sebagai kader, ini juga sama halnya kita membenarkan tindakan mereka,” tegasnya.
Dengan kebersamaan dan kekompakan serta dukungan rakyat dan seluruh kelompok strategis pro demokrasi, meyakini kebenaran akan menang.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemerintah tak bisa melarang atau mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
ertempat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
“Pak Prof, mohon maaf kali ini keliru. Independensi wajib dihormati tetapi perbuatan melanggar hukum harus dicegah. Jangan dilakukan pembiaran,” cuit Andi Arief, di akun Twitternya, AndiArief_ID, Sabtu 6 Maret 2021.
Bahwa KLB Partai Demokrat yang digelar, Jumat, 5 Maret 2021, sudah melanggar hukum sebab bertentangan dengan aturan AD/ART Partai Demokrat.
“Maaf Pak Prof, peristiwa melanggar hukumnya ada, melawan atau melanggar AD/ART yang sudah diresmikan negara, dokumen itu ada di lembaran negara. Itu perbuatan melanggar hukumnya. Beda dengan KLB lainnya yang sudah terjadi, karena Demokrat mengenal majelis tinggi penentu jalannya KLB,” cuitnya lagi.***