Bogordaily.net – Keadaan Myanmar semakin kritis sejak media sosial diblokir, kini pemerintah militer menutup operator sesuler yang berimbas kepada tidak ada layanan internet.
Pemblokiran beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Messanger, dan Twitter telah dilakukan sepekan setelah berlangsungnya kudeta militer.
Lima media sosial tersebut diblokir karena pemerintah militer Myanmar beralasan telah menjadi sarang informasi pemicu perpecahan dan kekerasan di negaranya.
Dilansir dari Reuters kabar ini didapat dari seorang sumber di industri telekomunikasi Myanmar yang mengatakan dalam sebuah surat elektronik.
Pemerintah militer memerintahkan penyedia layanan internet di Myanmar untuk menutup layanan internet di negara tersebut sampai waktu yang belum ditentukan.
Seorang sumber tersebut mengatakan pemblokiran layanan internet ini akan dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan.
Penyedia layanan terpaksa mengikuti perintah tersebut karena memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Telekomunikasi Myanmar.
Mengenai pemblokiran layanan internet ini, pemerintah militer Myanmar tidak memberikan alasannya melakukan hal tersebut.
Menurut Kelompok Advokasi AAPP, sejak kudeta militer terhadap Pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 total korban tewas telah lebih dari 536 orang.
Pada Selasa 16 Maret 2021 sebanyak 74 demonstran tewas dalam sehari akibat tembakan membabi buta pihak militer Myanmar.
Negara – negara di dunia pun ikut mengecam kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada masyarakat sipil negara tersebut.
Belum lagi pada Senin, 29 Maret 2021 sebanyak 14 warga sipil tewas, 8 orang di antaranya berada di distrik Dagon Selatan di Yangon.
Pasukan militer Myanmar pun membunuh sedikitnya 114 orang dalam sehari pada Sabtu, 27 Maret 2021.
Salah satunya adalah seorang gadis berusia 13 tahun di Kota Mandalay.
Dari 114 orang itu juga, kelompok masyarakat sipil mengatakan bahwa Jet militer menewaskan sedikitnya 2 orang dalam serangan di desa yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata dari minoritas Karen.
Kini, Para demonstran membuat taktik baru untuk meningkatkan kampanye pembangkangan sipil, pada Selasa, 30 Maret 2021.
Demonstran meminta penduduk membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama.
Langkah tersebut, tentunya bertentangan dengan seruan yang dikeluarkan melalui pengeras suara di beberapa lingkungan di Yangon dari pihak miiter.
Seruan militer itu mendesak penduduk untuk membuang sampah dengan benar sesuai tempatnya.***