Fasilitasi Hak Pekerja, Menaker Luncurkan Posko THR 2021

Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Sapa Peserta Vaksinasi Merdeka di IPB Akibat Pohon Tumbang di Depok, Jalur KRL Bogor Masih Diperbaiki Breaking News, Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak di Papua Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 15 September 2021 Cek Para Semifinalis Mojang Jajaka Kota Bogor Disini!

Headline · 21 Apr 2021 11:15 WIB

Fasilitasi Hak Pekerja, Menaker Luncurkan Posko THR 2021


 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah luncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021.

Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

“Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” ujar Menaker saat peluncuran, di Jakarta, pada Senin 19 April 2021.

Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Di antaranya layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Selain itu, posko ini juga bisa diakses secara daring (online) melalui bantuan.kemnaker.go.id dan call center 1500 630.

Layanan Posko THR 2021 ini mulai berlaku pada 20 April, hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja, mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB), dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya posko, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanaan tugas posko ini.

Menaker mengatakan, agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten serta kota seluruh Indonesia.

Ida berharap, posko ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha.

Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, Ida meminta gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, dapat membayar THR maksimal H-1 lebaran.

“Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja, untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan, dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran,” ungkapnya.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Masa Peralihan Musim

22 September 2021 - 23:30 WIB

Peralihan

Konsisten, Positivity Rate Selalu di Bawah Dua Persen

22 September 2021 - 23:05 WIB

Konsisten

MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM Agar Usaha Terus Bergerak

22 September 2021 - 20:57 WIB

Asosiasi

Tasikmalaya Masih di Level 3, Covid-19 Sudah Melandai

22 September 2021 - 20:09 WIB

Tasikmalaya

Ribuan Atap Pabrik di Jabar Diwajibkan Memakai Panel Surya

22 September 2021 - 19:16 WIB

atap

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Rumah Sakit

22 September 2021 - 19:00 WIB

Gelombang ketiga
Trending di Nasional