Bogordaily.net – Ekonom Rizal Ramli sindir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang meminta bantuan IMF hingga Bank Dunia dalam mengelola utang negara tidak tepat.
Rizal menilai langkah tersebut justru membawa Indonesia masuk ke dalam jurang krisis yang lebih dalam lagi.
Tidak tanggung-tanggung, Mantan Menko Maritim ini menyebut Sri Mulyani merupakan Sales Promotion Girl (SPG) International Monetary Fund (IMF).
“Dasar SPG Bank Dunia/IMF,” kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis, pada Sabtu 17 April 2021 dikutip dari Detikcom.
Jika Indonesia kembali mengundang IMF, Rizal menyebut bisa berdampak pada ekonomi nasional.
Dia menilai perekonomian Indonesia akan semakin hancur, seperti tahun 1998 silam.
“Undang IMF lagi, ekonomi Indonesia akan semakin hancur seperti 1998,” tegas Rizal Ramli.
Oleh karena itu, Rizal kembali mengingatkan sejarah hubungan Indonesia dengan IMF khususnya tahun 1998.
Menurutnya, bukan keluar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan.
Saat-saat paling buruk, kata Rizal, ketika IMF mendikte pemerintah Indonesia di era 1998.
Rizal Ramli masih mengingat bahwa kala itu dia menjadi salah satu ekonom, yang diundang pemerintah untuk bertemu dengan petinggi IMF di Jakarta.
Alih-alih pemerintah berharap dukungan dari Rizal Ramli, mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu justru menentang keras kehadiran IMF.
“Saya dulu ekonom yang menentang masuknya IMF. Saya bilang keras-keras, Indonesia tidak butuh IMF. Krisis akan makin buruk kalau IMF diundang masuk ke Indonesia,” katanya
Hanya saja hal tersebut terlambat, Presiden Soeharto justru meneken perjanjian dengan IMF.
Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari 1998 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada.
Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI). Inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF.
Kekhawatiran Rizal soal IMF bukan tanpa alasan, dia melihat beberapa negara malah terperosok makin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk.
“Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Banyak perusahaan langsung bangkrut,” ungkap Rizal.
Selanjutnya, saran IMF untuk menutup 16 bank juga menuai polemik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia.
Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank, dari sini pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar.
Inilah awal malapetaka kasus korupsi triliunan rupiah yang belum tuntas di Indonesia.
Parahnya lagi, sambung Rizal Ramli, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Hal ini menurut Rizal yang memantik kerusuhan besar-besaran di Indonesia.
“Besoknya demonstrasi besar-besaran. Kerusuhan di mana-mana, ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok,” tutur Rizal.
Rizal mengungkapkan, membutuhkan waktu lama hingga Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi itu.
Rizal membandingkan sikap Malaysia yang menolak IMF dan mengeluarkan kebijakan ketat soal moneter, hasilnya mereka dengan mudah keluar dari krisis.
Karena itu saat menjadi Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menolak secara tegas saran IMF. Menurutnya, cuma di era Gus Dur ada presiden tak menambah jumlah utang negara.
“Waktu saya masuk, minus 3 persen ekonominya. Kami putuskan tidak mengikuti kebijakan IMF, kita jalan sendiri dengan segala kontroversinya,” kata Rizal.
Rizal Ramli mengaku bisa menarik nafas lega saat perekonomian Indonesia yang tadinya minus 3% dalam kurun waktu 2 tahun tumbuh menjadi 4,5%.
“Mimpi buruk soal IMF itu masih kita ingat. Indonesia tak perlu bantuan IMF,” ungkap Rizal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Bank Dunia dan IMF senantiasa mendukung negara-negara di dunia dalam hal pengelolaan beban utang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2021. Pertemuan tersebut diselenggarakan secara daring pada 5-11 April 2021.
Agenda yang dibahas di dalam pertemuan tersebut berfokus pada topik pembangunan internasional, pembiayaan, pemulihan ekonomi, vaksin, dan perubahan iklim.
“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat,” kata Sri Mulyani, pada Selasa 13 April 2021. Adv