Menaker Ida: Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi

Menu

Mode Gelap
Terputusnya Aliran Listrik PLN, Ini 3 Wilayah yang Terdampak Akibat Hujan Deras dan Angin, Pohon di Perum Taman Griya Tumbang Klarifikasi, Rachel Vennya: Aku Tidak Lakukan Karantina Sama Sekali Kota Bogor Diterpa Hujan Angin, Satu Mobil Ringsek Terkena Pohon Tumbang Penemuan Jasad Bayi di MTs Babakan, Kapolsek Jasinga: Diduga Dibuang Ibunya

Nasional ยท 27 Apr 2021 01:14 WIB

Menaker Ida: Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi


 Menaker Ida: Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi Perbesar

Bogordaily.net – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021, sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya,” ujar Menaker Ida di Jakarta, Senin 26 April 2021.

Menaker Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Untuk itu, Ida meminta Gubernur dan Bupati atau Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Ida menjelaskan, langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.

Selanjutnya kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta Gubernur dan Bupati atau Wali Kota agar menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

“Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada Gubernur, Walikota dan Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” ungkapnya.***

 

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Ayo Bangkit! Pemuda Miliki Peran dan Andil Besar di Masa Transisi saat Ini

21 Oktober 2021 - 08:07 WIB

Pemuda

Presiden Minta Setiap Daerah Fokus Pada Produk Unggulannya

20 Oktober 2021 - 20:26 WIB

Pada produk

Buka Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021, Presiden Dorong Daerah Tingkatkan Volume Ekspor

20 Oktober 2021 - 15:51 WIB

Otonomi

Mahfud MD: Warga Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal!

20 Oktober 2021 - 13:17 WIB

Mengejutkan, Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Kawasan Walini Ditunda

20 Oktober 2021 - 09:10 WIB

Stasiun

Senang PTM Dimulai, Pelajar Apresiasi Program Vaksinasi Pemerintah

19 Oktober 2021 - 22:20 WIB

Program vaksinasi
Trending di Nasional