Bogordaily.net – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Idul fitri Tahun 1442 H/2021 M di Saat Pandemi COVID-19.
“Panduan diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Idul Fitri, sekaligus membantu negara dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Edaran ini mengatur kegiatan malam takbiran dan Salat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka,” ujarnya, pada Kamis 6 Mei 2021.
Yaqut Cholil pun menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, untuk segera mensosialisasikan panduan tersebut.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kementrian Agama untuk segera mensosialisasikan edaran secara masif. Terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Adapun ketentuan Panduan tersebut, sebagai berikut :
Pertama, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushola, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara terbatas, maksimal 10 persen dari kapasitas masjid dan mushola, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan, untuk mengantisipasi keramaian.
c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola, sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musala.
Kedua, Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi (zona merah dan zona oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya.
Ketiga, Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang.
Keempat, dalam hal Shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut.
a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun Shalat dan Khutbah Idul Fitri, yang diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir.
b. Jamaah Shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas tempat, agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jamaah.
c. Panitia Shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu, dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir.
d. Bagi para lanjut usia (lansia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan.
e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri, dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan.
f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit;
g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan Salat Idul Fitri di masjid dan lapangan, dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jamaah.
h. Seusai pelaksanaan Shalat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah dengan tertib, dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
Kelima, Panitia Hari Besar Islam atau Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat, untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas, agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali.
Keenam, silaturahmi dalam rangka Idu Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House, atau Halal bil halal di lingkungan kantor atau pun komunitas.
Ketujuh, dalam hal terjadi perkembangan ekstrem COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru Virus Corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.***