Bogordaily.net – Anggota DPRD Kota Bogor Komisi I dan II yang turut hadir dalam proses pengambilalihan Pasar Teknik Umum (TU) Kemang oleh Pemerintah Kota Bogor memberikan respon serta dukungannya.
Ketua Komisi satu DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan mengatakan, apa yang dilakukan Pemkot Bogor ini memang seharusnya sudah dilakukan sejak lama, tapi baru terealisasi hari ini.
“Saya pikir dengan kondisi ini sudah sah sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Lanjutnya, DPRD Kota Bogor akan terus mengawal seluruh proses pengambilalihan TU oleh Pemkot Bogor, yang nantinya akan dikelola dan berpotensi menambah pendapatan daerah.
“Saya kira DPRD terutama komisi dua akan terus mengawal, karena ini berhubungan dengan masyarakat dan pedagang, mereka sudah mengeluh pembayaran kepada swasta mahal sekali. Kalau sekarang diambil alih oleh Pemkot dan diserahkan kepada Perumda PPJ, tentu harga untuk biaya sesuai dengan peraturan daerah, jadi tidak mahal,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi dua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy sangat menghargai langkah tegas yang diambil Pemkot Bogor dalam pengambilalihan Pasar TU.
Langkah untuk proses Pengambilalihan sudah di lakukan Pemkot Bogor dan sudah pula membuat Tim terpadu, yang nantinya akan terlihat langsung dalam pengelolaan Pasar TU Kemang.
“Tim terpadu merupakan salah satu proses yang sudah di tempuh dan yang terpenting sesuai aturan. Kita apresiasi berkenaan proses yang sudah berjalan, hari ini sudah melegitimasi berkenaan hal tersebut, tinggal langkah kedepan, karena sesuai dengan undang-undang, bahwa pasar Rakyat itu harus di kelola oleh Pemerintah,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga kembali menambahkan bahwa, yang terpenting agar tetap melihat kondisi di Pasar TU, para pekerja itu agar tetap juga harus di perhatikan dan jangan sampai di kesampingkan,
Ia berharap semoga bisa lebih cepat lagi mengoptimalkan kinerja, supaya potensi pendapatan disana bisa diambil maksimal.
“Ketika sudah di kelola oleh Pemerintah, tentu ada benefit yang baik akan PAD yang masuk, secara substani itu merupakan pemgawasan kami sebagai komisi 2 DPRD Kota Bogor,” ujarnya.***