Fraksi PKS Beri Dua Catatan LKPj Bupati Bogor 2020

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PKS Fikri Hudi Oktiarwan. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun anggaran 2020.

Ketua Fraksi PKS Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan, ada dua hal yang menjadi catatan Fraksi PKS terhadap LKPj Bupati Bogor 2020.

Catatan pertama terkait proses perencanaan dalam pembangunan sarana fisik, yang harus sesuai dengan aspek fungsional dan estetika.

“Kami soroti bawasannya perencanaan itu harus lebih diperbaiki, pertama aspek fungsional, yang artinya sesuatu yang dibangun infrastruktur di Kabupaten Bogor secara fungsional harus bisa terpenuhi,” ujar Oky sapaanya kepada Bogordaily.net, kemarin.

Ia menilai penggunaan yang telah dibangun harus sesuai dengan kebutuhan, juga memenuhi persyaratan dan mampu menjawab problematika di lapangan.

Selain itu, Sekretaris Komisi III itu menambahkan, terkait aspek estetikanya, karena infrastruktur ada yang kelihatan jangan hanya asal jadi, asal bangun tetapi estetikanya diperhatikan.

Baca Juga  Perumda Tirta Pakuan Perbaikan Pipa Transmisi Air Bersih

“Supaya pembangunan itu bisa berfungsi di dalam keindahan di lingkungan,” jelasnya.

Kedua, pihaknya juga memberikan catatan terhadap penanggulangan terhadap Covid-19.

Ia bisa memahami karena di tahun 2020 pandemi Covid-19 boleh dikatakan hal yang terjadi mendadak.

Yang tidak terduga sama sekali, sehingga banyak hal yang tidak bisa dipersiapkan matang sebelumnya.

“Ini yang kami soroti agar bisa diperbaiki, karena kemungkinan pandemi Covid-19 juga masih berjalan di tahun ini, mungkin sampai tahun depan,” kata pria yang juga merupakan Alumnus FISIP UI itu.

Selanjutnya, ia menjelaskan, tentang alokasi atau indentifikasi terhadap sasaran yang perlu dibantu.

“Di sana kan banyak programnya, seperti bantuan Presiden, Gubernur dan Bupati. Dalam program tersebut harus ada sinkronisasi, jangan sampai tumpang tindih terjadi double account penerima yang sama, menerima bantuan dari berapa pihak. Tapi jangan sampai di satu sisi juga pemerima tidak tersentuh,” ungkapnya.

Baca Juga  Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Tahun 2020 Memandu Dasar Perbaikan

Lebih jauh, menurutnya yang perlu diperhatikan juga, akibat krisis pandemi Covid-19 ini, krisis kesehatan sudah mengarah krisis sosial dan krisis ekonomi. Bahkan di negeri lain sudah mengarah ke krisis politik.

“Kami melihat penanggulangan ekonomi perlu diparhatikan juga, bisa kita lihat juga di dalam beberapa anggaran di tahun 2020. Justru menurut kami banyak program yang bagus, dalam rangka penanggulangan krisis ekomoni, seperti pembinaan UMKM. Itu menjadi catatan kami sehingga untuk selanjutnya bisa menjadi bahan perbaikan,” ucapnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) IV itu menilai, penanggulangan Covid-19 ini tidak semata-mata konsentrasi kepada krisis kesehatan, tapi juga penanggulangan krisis ekomoni juga.

“Kita harapkan penyusunan APBD di tahun 2022 alokasi-alokasi untuk pembina UMKM itu bisa dialokasikan dengan cukup,” pungkasnya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *