Gerindra Pasang Badan buat Presiden Joko Widodo

Menu

Mode Gelap
Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022: Ghana Sikut Korea Selatan 3-2 Merosot, Ini Harga Emas per Gram Hari Ini Lagi, Gempa Susulan Guncang Cianjur 21 Kali dalam Semalam Lokasi, Harga dan Syarat Perpanjang SIM di Kabupaten Bogor

Nasional · 15 Mei 2021 20:23 WIB

Gerindra Pasang Badan buat Presiden Joko Widodo


 Joko Widodo Perbesar

Joko Widodo

 

Bogordaily.net – Dinonaktifkannya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi jadi polemik. Ada beberapa pihak yang memberikan tudingan miring yang menyeret nama Presiden Joko Widodo.

Persoalan ini berkaitan dengan dinonaktifkannya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi masih saja menjadi sorotan.

Beberapa pihak menyatakan bahwa hal tersebut harusnya tidak terjadi tapi ada juga beberapa pihak yang menyatakan setuju.

Sebagaimana dikutip dari reqnews. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa diseretnya nama Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya terlalu jauh.

“Kami berharap polemik hasil TWK tidak dikaitkan Pak Presiden, jauh sekali kalau ke situ,” kata Habiburokhman, saat dihubungi, Rabu, 12 Mei 2021.

“Masalah ini jangan juga dijadikan ajang untuk merusak hubungan 75 orang tersebut dengan pimpinan KPK. Kami yakin kedua belah pihak adalah aset bangsa, orang-orang yang integritasnya sama-sama teruji dan terbukti telah berkinerja cukup baik selama periode ini,” ucapnya.

Anggota Komisi III ini menyebut nantinya akan ada rapat internal Komisi III untuk membicarakan terkait polemik TWK 75 pegawai ini. Dia menyebut pada prinsipnya jangan sampai ada pihak yang disingkirkan atau disudutkan akibat polemik ini.

“Kerja-sama yang baik antara mereka bukan hanya memperbaiki kinerja bidang pencegahan dan edukasi tetapi juga tetap mempertahankan prestasi penindakan dengan melakukan serangkaian OTT dan pengungkapan kasus-kasus besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta KPK untuk mempertimbangkan tes ulang terhadap ke-75 pegawai tersebut. Menurutnya para pegawai tersebut harus diakomodir oleh KPK.

“Perlu dipertimbangkan semacam tes ulang atau reedukasi, 75 pegawai tersebut sebisa mungkin diakomodir,” tuturnya.

 
Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

BMKG Sebut Ada Dua Zona Berbahaya di Cianjur yang Tak Layak Dihuni

3 Desember 2022 - 10:30 WIB

BMKG Cianjur

Tok! Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI  

2 Desember 2022 - 22:42 WIB

Komisi I DPR Menyetujui Pemberhentian dengan Hormat Jenderal Andika Perkasa

2 Desember 2022 - 19:08 WIB

Jenderal Andika Perkasa

Pengendara Nakal, Tilang Manual Kembali Dilakukan Polisi

2 Desember 2022 - 18:38 WIB

tilang manual kembali

Resmikan PLUT KUMKM Biak Numfor, KemenKopUKM Ciptakan Wirausaha Unggul di Papua

2 Desember 2022 - 16:23 WIB

Biak Numfor

Jokowi Titip Pesan Kepada KPU dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024

2 Desember 2022 - 15:34 WIB

Jokowi Pemilu
Trending di Politik