Ketua Apeksi: Turunan UU Cipta Kerja Penting bagi Panduan Investasi

Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Sapa Peserta Vaksinasi Merdeka di IPB Akibat Pohon Tumbang di Depok, Jalur KRL Bogor Masih Diperbaiki Breaking News, Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak di Papua Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 15 September 2021 Cek Para Semifinalis Mojang Jajaka Kota Bogor Disini!

Nasional ยท 3 Mei 2021 21:50 WIB

Ketua Apeksi: Turunan UU Cipta Kerja Penting bagi Panduan Investasi


 Walikota Bogor Dr. Bima Arya Sugiarto. (Foto CJ/bogordaily.net
Perbesar

Walikota Bogor Dr. Bima Arya Sugiarto. (Foto CJ/bogordaily.net

Bogordaily.net – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, menilai peraturan turunan UU Cipta Kerja, mendesak untuk segera dirampungkan karena aturan tersebut menjadi panduan investasi.

“Saya kira Permen-Permen (Peraturan Menteri) yang mengatur itu mendesak untuk diselesaikan karena ini akan jadi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang jadi panutan kita semua,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, dikutip dari Antara, Senin, 3 Mei 2021.

Kemudian Ketua Apeksi Bima Arya menyatakan UU Cipta Kerja telah melahirkan tsunami regulasi. Karena UU tersebut punya turunan 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) yang kemudian harus dijabarkan dalam bentuk Permen untuk banyak sektor.

Baca Juga  Hidupkan Lagi PSB, Bima Arya Kaji Pendanaan dari APBD

“Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) punya banyak PR karena tsunami regulasi yang diturunkan tadi, Permen nya harus dikebut, ” katanya.

Selanjutnya Bima mengatakan, UU Cipta Kerja juga membuat penerimaan daerah berkurang. Meski dalam UU tersebut disebutkan akan ada insentif bagi daerah yang penerimaannya berkurang karena penerapan UU Cipta Kerja.

“Permen mana yang mengatur itu. Seperti Program Strategis Nasional (PSN), peraturan soal bangunan dan gedung, itu belum ada teknis regulasinya,” ucapnya.

Untuk itu, Bima berharap, Kementerian Investasi bisa mendorong percepatan peraturan-peraturan tambahan itu. Hal itu dinilai krusial agar semua investasi bisa tereksekusi dengan baik di daerah.

Baca Juga  Mengejutkan! Bima Arya Marahi Kepala Satpol PP di depan umum

“Menteri baru ini kita harapkan bisa mendorong percepatan peraturan-peraturan tambahan. Kalau tidak, tidak jalan kita di daerah,” ungkapnya.***

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Masa Peralihan Musim

22 September 2021 - 23:30 WIB

Peralihan

MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM Agar Usaha Terus Bergerak

22 September 2021 - 20:57 WIB

Asosiasi

Tasikmalaya Masih di Level 3, Covid-19 Sudah Melandai

22 September 2021 - 20:09 WIB

Tasikmalaya

Ribuan Atap Pabrik di Jabar Diwajibkan Memakai Panel Surya

22 September 2021 - 19:16 WIB

atap

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Rumah Sakit

22 September 2021 - 19:00 WIB

Gelombang ketiga

Jelang PON XX, BNPB Kirimkan Tiga Juta Masker ke Papua

22 September 2021 - 18:30 WIB

Tiga juta
Trending di Nasional