Bogordaily.net – Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis mendampingi langsung Konsultan dari PT. Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV. Artha Gemilang Engineering yang merupakan perusahan pemenang lelang Detail Engineering Design (DED). Hal itu sebagai bentuk upaya Kecamatan Lumbis Pansiangan taklukan banjir.
Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis mengatakan, kegiatan taklukan banjir dengan pengendalian bnjir dan penguatan tebing sungai dengan lokus Kecamatan Lumbis Pansiangan dan fokus kegiatan Desa Labang.
Untuk saat ini sebagai pusat pemerintahan Lumbis Pansiangan oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan V.
“Program ini merupakan solusi sekaligus antisipasi terhadap terjangan banjir kiriman dari wilayah Sabah Malaysia di pusat pemerintahan Kecamatan Lumbis Pansiangan (Labang) yang sangat deras (rata-rata kelakuan air 60-70 km/jam),” ujar Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, seperti yang tertulis di wall facebookenya.
Dirinya menambahkan, banjir seperti gelombang banjir (air) bandang yang menerjang pemukiman penduduk. Selain itu, karena arus air sangat deras maka mengakibatkan pengikisan terhadap tanah (erosi).
Lumbis menyampaikan, jika terjadi banjir akan dikuti oleh tanah longsor disekitar pemukiman warga hal inilah yang sungguh menakutkan warga.
“Apalagi pemukiman Labang dan desa-desa di Lumbis Pansiangan berada pada tebing atau lereng sungai dengan kemiringan rata-rata 45 derajat,” katanya.
Untuk diketahui, bahwa program pembangunan pengendalian banjir di Lumbis Pansiangan kelompok desa Labang merupakan implementasi dari arah kebijakan percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara.
Lumbis menyebut, guna mendukung optimalisasi PLBN Labang di perbatasan darat di pulau Kalimantan yang tertuang dalam rencana induk pengembangan PLBN Labang oleh kementerian PUPR 2020-2024 dengan dasar hukum Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Selain itu, program ini juga tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Labang dan rencana pengembangan PLBN Labang oleh Kementerian ATR/BPN Agraria yang produk hukum akhirnya merupakan peraturan Presiden Republik Indonesia yang disusun pada tahun 2019 lalu.
“Untuk memperkuat program yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kepada pemerintah pusat,” terangnya.
Kemudian Lumbis mengungkapkan, program tersebut merupakan salah satu usulan program yang kami sampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi waktu bertemu saya dan kepala-kepala desa se-Lumbis Pansiangan di Tarakan.
“Semoga rencana dan usaha pemerintah membangun desa menata perbatasan berjalan lancar dengan baik sebagai upaya pemerintah untuk menjaga Maruah dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya.***