Bogordaily.net – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung, memasuki akhir semester I tahun 2021 tak kunjung dibangun, padahal anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, senilai Rp 112 miliar sudah dialokasikan sejak awal tahun.
“Tahun anggaran 2021 ini hanya menyisakan waktu efektif kurang dari enam bulan. Nah, kenapa sampai sekarang proyek bernilai besar itu tak kunjung dibangun, seharusnya pada awal triwulan kedua sekitar April, memasuki Mei atau Juni, pekerjaan proyek sudah dimulai,” kata Anggota Komisi IV DPRD Ruhiyat Sujana, Sabtu 12 Juni 2021.
Menurut Ruhiyat, pekerjaan di awal tahun anggaran bukan hanya keinginan dari DPRD semata, tapi dari pemberi anggaran dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau pekerjaan proyek itu diawal tahun, ketika ada perubahan di lapangan, pelaksana memiliki banyak waktu, sehingga pekerjaan itu tidak loncat tahun atau molor, seperti dalam beberapa proyek serupa di tahun 2020. Apalagi, proyek RSUD Parung itu pagu anggaranya sangat besar,”tegasnya.
Ruhiyat mengingatkan, panitia lelang bersikap professional dan harus memilih perusahaan memiliki kemampuan modal yang cukup dibuktikan dengan dana aman tersimpan direkening perusahaan.
“Ini penting diperhatikan, karena kalau perusahaan memiliki modal besar, dia tidak akan tergantung pada pencairan dana untuk melaksanakan pekerjaannya. Paling penting, pemenang memiliki rekam jejak yang tidak cacat,” katanya.
Ruhiyat menegaskan, sebagai anggota Komisi IV akan mengawal dan memonitor proses pembangunan sampai RSUD wilayah utara, karena dalam penganggarannya dibahas di komisi IV.
“Pembanguna rumah sakit daerah ini sangat dinanti-nanti dan dibutuhkan masyarakat khususnya warga wilayah utara. Proyek ini harus menjadi perhatian kita semua baik Legislatif dan Eksekutif agar pembangunan rumah sakit daerah ini bisa terwujud,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD asal wilayah utara Kabupaten Bogor, Ahmad Tohawi mendesak, Dinas Kesehatan (Dinkes) secepatnya menyerahkan dokumen proyek RSUD Parung Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk secepatnya dilelangkan.
“Warga Parung dan beberapa kecamatan lainnya di wilayah utara sudah lelah dan pegal, karena proyek RSUD Parung, tak kunjung dikerjakan. Saya, sebagai anggota DPRD yang berangkat dan tinggal di utara tentunya memiliki beban moral pada masyarakat,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin saat dikonfirmasi mengatakan dirinya hanya tahu bahwa pembangunan RSUD Parung bakal berjalan, tetapi terkait proses lelang pengerjaanya dirinya mengaku belum tahu.
Sebagai informasi, RSUD Parung, sudah direncakan dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor, sejak tahun 2016 lalu, di masa kepemimpinan Bupati Nurhayanti. Bahkan perempuan pertama yang menjadi bupati itu sempat meminta bantuan anggaran kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek, saat berkunjung ke Kabupaten Bogor , ketika kampanye bulan eleminasi penyakit kaki gajah (Belkaga).
“Lelang proyek pembangunan RSUD Parung secepatnya dibuka dalam waktu dekat ini,”kata Wakil Bupati Iwan Setiawan, Kamis 10 Juni 2021.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya merespon positif, proyek RSUD Parung akan segera dilelang. “Kalau lelang cepat akan lebih baik, pembangunan fisiknya pun bisa dimulai,”ujarnya.
Lahan RSUD Parung yang lokasinya di Desa Cogreg, merupakan lahan fasilitas umum dengan luas mencapai 2,9 hektar, namun yang sudah disertifikatkanya baru 1,6 hektar, sedangkan 1,3 hektarnya lagi proses sertifikasinya sedang berjalan.
“RSUD Parung pasti kita bangun di tahun ini, apalagi anggarannya sudah ada,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Mike Kaltarina.
Mike menjelaskan, pembangunan RSUD Parung akan berjalan bertahap. “Ada waktu 6 bulan, kita bangun tahap satu dulu dengan anggaran Rp112 miliar. Kita bangun satu gedung utama dengan tiga lantai,” pungkasnya.***