Bogordaily.net – Pada saat tahun 2000-an tokoh Rizal Ramli memimpin Indonesia Bangkit, sebuah think-thank yang secara periodik memberikan penilaian tentang situasi sosial politik dan ekonomi Indonesia.
Rizal Ramli juga rajin mengunjungi desa-desa untuk mengajak masyarakat menggapai Indonesia yang lebih baik.
Kedepannya, Indonesia memang membutuhkan tokoh nasional yang berwawasan internasional.
Negarawan yang konsisten memperjuangkan kepentingan nasional, tapi mampu meyakinkan masyarakat dunia.
Dari hari ke hari, popularitasnya terus menanjak. Di tengah kekeringan figur negarawan, kehadirannya mampu mengisi harapan rakyat yang menginginkan perubahan.
Akan tetapi, di kalangan elite ekonomi, khususnya para pelaku pasar keuangan, dirinya belum cukup dikenal.
Dirinya antiekonomi pasar. Lebih lucu lagi dirinya dinilai antimodal asing.
Posisinya sebagai penasihat ekonomi PBB merupakan salah satu bukti bahwa, pandangan ekonominya bisa diterima masyarakat internasional.
“Kita sudah pasti mendukung ekonomi pasar, tapi ada lima hal yang tidak boleh diserahkan kepada pasar, yakni antara lain pendidikan, kesehatan, militer, keberpihakan kepada rakyat,” kata Rizal.
“Saya sejak awal menyebutkan pentingnya kita mengimplementasikan ekonomi konstitusi,” tambahnya.
Rizal Ramli memperlihatkan jadwal di Markas PBB, New York, 4-7 Juni dan di Washington DC, 11-14 Juni 2012.
Mantan Menko Perekonomian dan Menkeu RI itu akan menghadiri The United Nation's Second Advisory Panel Meeting, yaitubpertemuan kedua para staf ahli ekonomi PBB.
Pada pertemuan pertama yang digelar Januari 2012 lalu, Rizal Ramli terlihat bersama peraih Nobel Ekonomi Prof Amartya Sen dari Har vard University, dua peraih Nobel lainnya.
Pada The United Nation's Second Advisory Panel Meeting bulan depan, Rizal akan membawa enam topik makalah, yakni “Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia's Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration“.
Pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.
Sebagai intelektual tamatan Boston University dan memiliki jaringan pergaulan internasional, Rizal memahami dengan baik ekonomi global dan sama sekali tidak mungkin.
“Tinggal kita konsisten saja mengelaborasi UUD itu dalam UU dan peraturan pelaksanaan, dari peraturan pemerintah hingga perda. Tapi, yang sekarang terjadi, kita malah melenceng ke ekonomi neoliberal,” ucap Rizal.
Untuk meluruskan kembali politik dan ekonomi Indonesia yang dinilainya sudah salah arah.Adv