Bogordaily.net – Aliansi mahasiswa yang terdiri dari DEMA PTKIN Se-Indonesia, BEM Nusantara, BEM PTM Indonesia dan PERMIKOMNAS menyampaikan keritikan dan kecaman kepada BUMN atas upaya komersialisasi vaksin.
Onky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia menuturkan bahwa, pemerintah dalam hal ini BUMN tidak boleh mengkomersialkan vaksin dan presiden harus mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.
“Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia mengecam adanya komersialisasi vaksin, dengan dalih jual beli vaksin gotong royong mandiri ditengah keadaan krisis kesehatan dan ekonomi. Kita semua sepakat untuk percepatan vaksinasi menuju Hard Immunity, tapi tidak dengan cara jual beli vaksin, pemerintah harusnya pemerintah membuka lebih banyak lagi dosis dan lokasi vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harapkan Presiden Jokowi memberikan teguran keras pada Menteri BUMN dan stop komersialisasi vaksin dengan alasan dan dalih apapun,” ucap Onky.
Aliansi BEM NUSANTARA melalui Korpusnya, Dimas Prayoga menuturkan bahwa upaya penanggulangan covid-19 yang telah diupayakan telah dicederai dengan kebijakan dan tindakan keji, dari Menteri BUMN yang menjadikan vaksinasi sebagai lahan bisnis.
“Kami BEM Nusantara dalam hal ini tegas untuk menolak komersialisasi vaksin. Dengan alasan apapun negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, dan UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Saya kira dalam hal ini Pak Jokowi selaku Presiden RI harus tegas dan dapat memberikan teguran keras terhadap Menteri BUMN, serta stop komersialisasi vaksin dengan dalih apapun,”
Nur Eko Suhardana, selaku Presidium Nasional BEM Perguruan tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia menyampaikan dengan tegas bahwa, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat di tengah krisis kesehatan.
“Ini perihal nyawa seluruh warga Indonesia, Kementerian BUMN jangan main main dengan rakyat, jangan memeras rakyat di tengah wabah pandemi. Jika hal ini terus dilakukan oleh kementerian BUMN maka kita akan turun ke jalan, untuk meminta presiden memecat menteri BUMN yang tidak punya hati nurani, beginilah basis pengusaha yang menjadi menteri apapun di jual beli,”
Khusniyati selaku Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional juga mengatakan, dunia kesehatan Republik ini sedang tidak baik-baik saja dan pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya.
“Kedudukan pemerintah dalam mengatasi pandemi dipertanyakan. BUMN tidak seharusnya mengadu nasib rakyat dengan menjadikan vaksin sebagai komoditas jualbeli. Negara telah gagal dalam menghadapi pandemi, mulai dari penjualan data pribadi sampai vaksin di komersialisasi, Hal ini berarti negara tidak bisa menjamin keselamatan rakyat Indonesia,” pungkasnya.***