Nih Kata Pengusaha Soal Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta

Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Sapa Peserta Vaksinasi Merdeka di IPB Akibat Pohon Tumbang di Depok, Jalur KRL Bogor Masih Diperbaiki Breaking News, Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak di Papua Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 15 September 2021 Cek Para Semifinalis Mojang Jajaka Kota Bogor Disini!

Nasional ยท 24 Jul 2021 10:57 WIB

Nih Kata Pengusaha Soal Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta


 Alphonzus Widjaja (paling kiri). Perbesar

Alphonzus Widjaja (paling kiri).

Bogordaily.net – Pemerintah akan menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak PPKM Darurat. Bantuan itu sebesar Rp 1 juta untuk 2 bulan, kepada pekerja atau buruh bergaji Rp 3,5 juta/bulan ke bawah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah itu masih kurang dan tidak bisa menolong pengusaha. Besaran Rp 1 juta per orang untuk 2 bulan hanya kurang lebih 14% dari gaji pekerja Rp 3,5 juta.

Baca Juga  Petugas Patroli PPKM Darurat, Tak Sengaja Pergoki 'Mobil Bergoyang'

“Bantuan subsidi upah pekerja sebesar Rp. 1 juta / orang per 2 bulan (Rp 500 ribu / orang / bulan ) untuk pekerja dengan maksimal upah Rp. 3,5 juta/ bulan adalah kurang lebih hanya 14% saja. Subsidi tersebut sangat kurang dan tidak akan banyak menolong para pelaku usaha,” jelas dia kepada detikcom, Sabtu 24 Juli 2021.

Alphonzus menegaskan pengusaha mal atau pusat perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja sebesar 50%. Mengingat saat ini pelaku usaha telah mengalami defisit sudah hampir 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga  PKL di Jalan Tegar Beriman Cibinong Menjerit Akibat PPKM

“Pusat Perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja sebesar 50% karena defisit usaha sudah terjadi hampir selama 1,5 tahun,” lanjutnya.

Sebelumnya Alphonzus telah mengatakan selama PPKM Darurat pengusaha mal masih membayar sejumlah biaya, seperti pemakaian minimum listrik dan gas. Selain itu, sejumlah pajak juga masih dibayarkan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, dan pajak retribusi lainnya yang bersifat tetap.

“Ada beberapa pengusaha mal ini masih harus membayarkan pajak yang nilainya hingga miliaran,” ungkapnya.

“Itu, sangat dibutuhkan sekali,” tambahnya.

Baca Juga  Imbas PPKM Darurat, Bisnis Hotel Tepuruk

Kemudian, dia mengungkap dampak dari PPKM Darurat tidak bisa jika diatasi dengan menghentikan PPKM Darurat, perlu waktu yang ditempuh untuk memulihkan dampaknya.

“Untuk memulihkan dampak akibat PPKM Darurat sudah hampir pasti akan memerlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan,” imbuhnya.***

 

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Masa Peralihan Musim

22 September 2021 - 23:30 WIB

Peralihan

MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM Agar Usaha Terus Bergerak

22 September 2021 - 20:57 WIB

Asosiasi

Tasikmalaya Masih di Level 3, Covid-19 Sudah Melandai

22 September 2021 - 20:09 WIB

Tasikmalaya

Ribuan Atap Pabrik di Jabar Diwajibkan Memakai Panel Surya

22 September 2021 - 19:16 WIB

atap

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Rumah Sakit

22 September 2021 - 19:00 WIB

Gelombang ketiga

Jelang PON XX, BNPB Kirimkan Tiga Juta Masker ke Papua

22 September 2021 - 18:30 WIB

Tiga juta
Trending di Nasional