Pakar Ekonomi Ini Bongkar Raup Untung dari Bisnis Vaksin Berbayar. Nilainya bikin Geleng-geleng Kepala!

Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Sapa Peserta Vaksinasi Merdeka di IPB Akibat Pohon Tumbang di Depok, Jalur KRL Bogor Masih Diperbaiki Breaking News, Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak di Papua Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 15 September 2021 Cek Para Semifinalis Mojang Jajaka Kota Bogor Disini!

Ekonomi ยท 13 Jul 2021 16:18 WIB

Pakar Ekonomi Ini Bongkar Raup Untung dari Bisnis Vaksin Berbayar. Nilainya bikin Geleng-geleng Kepala!


 Pakar Ekonomi Ini Bongkar Raup Untung dari Bisnis Vaksin Berbayar. Nilainya bikin Geleng-geleng Kepala! Perbesar

BOGORDAILY- Pakar Ekonomi Faisal Basri kembali menyerang pemerintah. Ia mengecam kegiatan vaksin berbayar Covid-19. Kini dia memiliki hitung-hitungan sendiri betapa menggiurkannya untung yang didapat jika program itu dijalankan.

Faisal Basri mengatakan jika untung dari vaksin berbayar Rp 100.000 per dosis, maka yang didapat bisa Rp 17,2 triliun. Hal itu dihitung dari Kementerian BUMN jika kebagian tugas suntik 172 dosis vaksin COVID-19.

“Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun. Makanya ada vaksin “gotong royong” (lebih tepat vaksin rente),” kata Faisal Basri dilansir detik.com, Selasa (13/7/2021).

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menetapkan vaksin berbayar Rp 439.570/suntikan, sudah termasuk tarif maksimal pelayanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Jika dua kali suntik, maka masyarakat maksimal harus membayar Rp 879.140.

Dia pun menyatakan vaksin berbayar itu lebih tepat disebut ‘vaksin rente’ alias program yang berburu kentungan. Pemerintah, kata Faisal Basri, harus segera membeli stok vaksin yang ada di BUMN agar hal itu tidak terjadi.

“Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah ada dan akan dibeli. BUMN2 farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yg dicanangkan pemerintah,” sarannya.

“Kalau audit BPK nantinya menemukan ada praktik mark up, BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Kalau ada unsur pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Faisal Basri meminta agar pemerintah tidak memberikan kekuasaan negara kepada pengusaha swasta maupun BUMN seperti Kimia Farma.

“Jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha (Kadin),” tutur Faisal Basri. (tim)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Demi Gerakkan Ekonomi Warga, Ribuan Paket Bantuan Disalurkan

22 September 2021 - 23:29 WIB

Konsisten, Positivity Rate Selalu di Bawah Dua Persen

22 September 2021 - 23:05 WIB

Konsisten

Erick Ubah Strategi Antara Sucofindo dan Surveyor

22 September 2021 - 20:20 WIB

Erick

Tayangkan ‘Kuda Poni’ Live Bugil Hingga Masturbasi, Mango Live Terancam Pemutusan Akses

22 September 2021 - 17:38 WIB

Kuda Poni

DLH Ngaku Dilema untuk Menaikkan Biaya Retribusi Sampah

22 September 2021 - 16:10 WIB

Singkirkan Ronaldo dan Messi, Lewandowski Raih Sepatu Emas

22 September 2021 - 15:41 WIB

Trending di Headline