Bogordaily.net – Meski baru wacana, namun rencana pemerintah pusat memperpanjang PPKM Darurat menuai pro-kontra. Perpanjangan PPKM Darurat jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat kecil. Hal itu dilontarkan salah seorang Anggota DPRD Kota Bogor Komisi III Fraksi Gerindra Pepen Firdaus S.Os.
“Pemerintah harus bijak dalam mengambil kebijakan perpajangan PPKM Darurat. Kesulitan masyarakat kecil harus dipertimbangkan,” kata Pepen, di ujung telfon, Selasa 13 Juli 2021.
Pepen menyampaikan, saat ini masyarakat bawah sangat tertekan karena dampak pemberlakuan PPKM Darurat. Skema pemerintah dalam mengantisipasi untuk mengurangi beban masyarakat tidak sepenuhnya berhasil. Hal itu terlihat dari masih terjadinya mobilitas di tengah masyarakat.
“Penyekatan dilakukan, Namun pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan dasar masyarakat saat diberlakukannya PPKM Darurat. Masyarakat kecil terpaksa harus kucing-kucingan dengan petugas supaya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” cetusnya.
Jika PPKM Darurat di perpanjangan, lanjut Pepen, pemerintah harus memiliki formulasi jitu agar imbas PPKM Darurat tidak dirasakan masyarakat yang bekerja disektor informal.
“Kebanyakan yang merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM Darurat adalah pedagang asongan, buruh lepas, pekerja serabutan atau kuli bangunan. Di masa normal saja, pendapatan mereka dalam sehari, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari,” terang Pepen.
Tentu saja, jika pemerintah tidak membuat skema yang baik, maka kebijakan PPKM Darurat akan mencederai rasa keadilan masyarakat kecil.
“Niat baik, malah hasilnya buruk. Kasihan masyarakat kecil, bisa banyak yang kelaparan, ” kata Pepen.
Maka dari itu pemerintah perlu mempertebal jaring pengaman sosial kepada masyarakat kelas bawah, untuk memastikan masyarakat tetap bisa bertahan selama masa PPKM darurat. Sehingga hhawatirnya akan ada gelombang kemiskinan yang meningkat bisa ditepis.
“Untuk langkahnya, tidak usah ada penyekatan lagi selama PPKM Darurat. Cuma hanya di batasi saja seperti PSBB. Kebijakan PSBB menurut saya sudah efektif untuk menekan mobilitas masyarakat Kota Bogor,” ucapnya.***