Bogordaily.net – Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju, pada saat merayakan 100 tahun hari kemerdekaan tahun 2045.
Hal itu dkungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat, ia menilai peluang Indonesia menjadi negara maju masih bisa tercapai sesuai dengan target meskipun ekonomi Indonesia saat ini tertekan, akibat cepatnya penyebaran pandemi Covid-19 varian delta.
“Fenomena ini sudah dipelajari dan kita tahu apa yang menyebabkan negara stuck di middle income,” kata dia dalam diskusi virtual, Rabu, 4 Agustus 2021.
Dia mengakui, penyebaran varian delta Covid-19 memang telah mengubah arah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semula diperkirakan ekonomi Indonesia bisa pulih cepat mulai 2021.
“Varian delta ini yang mengharuskan kita untuk melakukan adjustment, atau penyesuaian melalui pembatasan yang tentu nanti juga berpengaruh ke pemulihan ekonomi,” ujar Sri.
Meski demikian, Sri menekankan, pemerintah tidak akan menyerah pada revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini yang telah direvisi ke bawah, oleh banyak lembaga internasional maupun domestik.
Oleh sebab itu, dia menekankan pemerintah akan tetap fokus pada perbaikan-perbaikan fundamental di dalam negeri, supaya Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan.
“Sehingga kita tetap yakin pada momentum pemulihan tersebut dan saya yakin pasti sangat kuat dan juga dari sisi kemampuan kita untuk menahan dan mengatasi pandemi,” ucapnya.
Sri menekankan, berdasarkan pengalaman lebih dari 190 negara yang mayoritas masuk middle income trap, ditemukan kunci pertama untuk keluar dari jebakan itu adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Jadi kalau kita bicara SDM semua sepakat SDM penting tapi enggak banyak negara yang bisa selesaikan masalah ini meski mereka recognize ini penting,” tuturnya.
Perbaikan selanjutnya untuk bisa menjadi negara maju, dia menekankan, adalah pada sisi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berkualitas, baik dari sisi finansial maupun ramah lingkungan.
Selanjutnya, adalah perbaikan institusi baik birokrasi dan regulasi maupun sektor swasta dalam hal, kepemilikan model insitiusi yang efisien, mampu cepat beradaptasi hingga tata kelolanya bagus.
“Memiliki institusi yang efisien, agile dan performanya bagus berdasarkan tata kelola yang bagus artinya efisiensi, korupsi dan konflik kepentingan menjadi sangat penting untuk diperangi,” tuturnya.
Adapun syarat terakhir, dia mengatakan, adalah kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis digital, efisien, produktif, regulasi sederhana, kompetitif dan terbuka.
Menurutnya, reformasi fundamental ini sebagian sudah diterjemahkan dalam Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang Perpajakan yang tengah di revisi supaya kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.
“2045 Insya Allah 100 tahun Indonesia merdeka we are going to achieve a much better situation. Tapi, tidak merupakan jaminan, itu hanya bisa terjadi kalau kita semua bekerja,” pungkasnya.***