Bogordaily.net – Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendaftar BPJS Kesehatan kategori PBI-APBD, mendapatkan perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Untuk itu, legislator kota hujan pun memanggil pihak terkait untuk membahas persoalan yang menjadi keresahan masyarakat selama pandemi ini.
Rapat antara Komisi IV, BPJS Kesehatan, Dinsos dan Dinkes digelar secara hybrid, dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan serta jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Dalam rapat tersebut, Mohan menyoroti perihal jatah PBI-APBD yang belum maksimal, dimana dari 200 ribu kuota penerima PBI-APBD belum dirasakan oleh masyarakat yang berhak, masih banyak ditemukan peserta yang masuk kategori mampu terdaftar di BPJS PBI.
Hal tersebut berdasarkan pantauan dari aplikasi Solid milik Dinsos Kota Bogor. Dimana aplikasi solid ini bertujuan menjadi penyaring dari data penerima yang layak atau tidak.
Dari data yang diberika oleh BPJS Kesehatan, saat ini sudah ada 186.476 jiwa penerima bantuan PBI-APBD.
“Kita mendapat amanah efektif dan efisien. Warga tidak mampu jangan sampai tidak bisa menerima bantuan ini karena kuota penuh. Maka dibuatlah aplikasi Solid dari Dinsos, aplikasi yang setiap hari bisa diupdate agar data terus terjaga,” kata Mohan.
Sejak berjalan beberapa bulan lalu, aplikasi Solid menjadi filter yang baik untuk pintu masuk bagi warga, yang didaftarkan untuk menjadi penerima manfaat PBI-APBD.
Namun setelah beberapa bulan launching aplikasi Solid, Mohan mengungkapkan bahwa masyarakat malah kesulitan untuk mendaftar BPJS Kesehatan karena tertutupnya akses pendaftaran di aplikasi Solid.
Hal itu dikarenakan tidak terintegrasinya aplikasi Solid milik Dinsos dengan data BPJS Kesehatan.
“Saya mau aplikasi Solid kembali di integrasikan dengan data BPJS. Jadi nanti semuanya menjadi satu pintu,” tegas Mohan.***