Bogordaily.net – HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) hendak mengadakan demonstrasi di masa PPKM Level 4 ini. Rencana demonstrasi itu menyingkap isu perpecahan internal di tubuh HMI. Jadi, ada berapa HMI sekarang ini?
Rencana demonstrasi terdekat pada 6, 13, dan 16 Agustus besok berasal dari HMI yang dipimpin Pejabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin. Pemerintah tidak menganggap mereka HMI yang sah.
“Sebaiknya ikuti saja imbauan Ketua Umum yang sah untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat seperti melakukan sosialisasi terkait pentingnya menerapkan 3T (testing, tracing, treatment) dan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) dan pentingnya vaksinasi, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19; serta membentuk Relawan Penanganan COVID-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19,” kata Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Kamis 5 Agustus 2021.
HMI didirikan oleh Lafran Pane (dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi) di Yogyakarta pada 5 Februari 1947.
Selanjutnya, sejarah HMI terus berjalan. HMI menjadi rival underbow PKI, yakni Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Setelah 1965, PKI bubar, komunisme juga dilarang. Alumnus HMI mulai masuk kabinet pemerintahan.
HMI Dipo dan HMI MPO
Dalam ‘Basic Training: Panduan untuk Kader Himpunan Mahasiswa Islam' diceritakan, penerapan asas tunggal Pancasila pada zaman Orde Baru mempengaruhi internal HMI. Saat itu, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mewajibkan semua partai dan organisasi berasas tunggal Pancasila.
Dalam Kongres ke-16 HMI di Padang pada 1986, HMI menyesuaikan diri dengan mengubah asas Islam menjadi Pancasila. Akibat penyesuaian ini, beberapa anggota HMI yang ingin mempertahankan asas Islam kemudian membentuk HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).
“HMI MPO melihat bahwa mengadopsi Pancasila sebagai Asas Tunggal merupakan penyimpangan terhadap misi utama HMI,” demikian tertulis dalam buku ‘Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Institusi dan Gerakan' terbitan Ditjen Kebudayaan Kemdikbud, 2015.
Anggota yang bertahan dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal disebut sebagai HMI Dipo, disebut demikian karena alamat markas mereka ada di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pada Kongres Jambi 1999, HMI Dipo kembali kepada asas Islam.
Sekarang: HMI MPO ada dua
Saat ini, HMI MPO mengalami dualisme. Kondisi ini terjadi di tubuh HMI MPO sejak kongres ke-31 di Kendari, 2020. Ada HMI MPO yang dipimpin Ketua Umum Affandi Ismail, ada pula HMI MPO yang dipimpin Ketua Umum Ahmad Latupono.
Affandi tidak mengakui adanya dualisme di HMI MPO karena dia menganggap dirinya satu-satunya Ketum HMI MPO. Dia menilai pelantikan Ahmad Latupono di luar aturan.
Dualisme ini ikut tersorot saat momen Affandi memantik kontroversi lewat unggahan media sosialnya, berisi seruan revolusi Indonesia. Unggahan itu disambut bantahan oleh kubu Ahmad Latupono. Affandi kemudian menyoroti keabsahan kubu Latupono.
“Sejak kapan acara di HMI MPO mengundang perwakilan dari BIN? Ini adalah hal yang lucu dan miris. Dan ternyata acara pelantikan saudara Ahmad Latupono yang inkonstitusional itu dihadiri oleh perwakilan dari BIN,” ujar Affandi dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Juli 2021 bulan lalu.
HMI MPO kubu Ahmad Latupono bersikap mendukung keamanan di tengah pandemi COVID-19. Mereka pernah meminta Polri menindak perusuh yang memanfaatkan situasi COVID-19. Ini dinyatakan saat muncul seruan demonstrasi pada bulan lalu.
“Sangat disayangkan, di saat pemerintah bekerja ekstra untuk menangani pandemi tersebut masih banyak beberapa kalangan dan kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan situasi seperti saat ini demi kepentingan kelompoknya,” ujar Ahmad Latupono pada Minggu 25 Juli 2021 bulan lalu.
Belakangan, setelah aksi rencana demonstrasi 6 Agustus tersorot, dualisme di tubuh HMI Dipo (selanjutnya disebut sebagai HMI saja) ikut terlihat juga.
Saat ini, ada HMI yang dipimpin Ketua Umum Raihan Ariatama dan ada HMI yang dipimpin Pejabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin.
Pada mulanya, Muis dan Raihan sama-sama merupakan pengurus HMI pada periode sebelumnya, yakni Ketum Respiratori Saddam Al Jihad (2018-2020). Namun selanjutnya, dualisme terjadi setelah Saddam mundur pada Maret 2020. Raihan menjadi Pj Ketum, Muis juga menjadi Pj Ketum.
“Pj dipilih melalui rapat harian. Sedangkan Pj Ketum yang satunya itu (Raihan) ditunjuk langsung oleh Saudara Saddam. Lalu Saddam mundur dan dia serahkan (ke Raihan), seharusnya kan melalui mekanisme rapat organisasi,” kata Muis kepada wartawan, Rabu 4 Agustus 2021, kemarin.
Pada akhirnya, lewat Kongres XXXI HMI di Surabaya pada Maret 2021, terpilihlah Raihan sebagai Ketum. Raihan menegaskan pihaknyalah yang sah.
“Kongres HMI ke-31 yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17-25 Maret 2021 menetapkan Raihan Ariatama sebagai Formateur/Ketua Umum, dan M Ichya Halimudin serta Abdul Rabbi Syahrir masing-masing sebagai Mide Formateur I dan Mide Formateur II Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023,” kata Raihan dan Sekjen Ichya Halimudin dalam surat Instruksi Nomor 128/A/SEK/8/1442 H.***