Bogordaily.net – Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk serius dalam menangani konflik antara manusia dengan satwa liar.
Terbaru, Renny menjelaskan, tiga ekor Harimau Sumatera yang terdiri dari induk dan dua anaknya ditemukan mati di kawasan hutan lindung di Aceh Selatan. Tiga ekor harimau tersebut mati diduga karena jeratan babi.
Renny mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, konflik antara manusia dan satwa ini tidak hanya terjadi di Aceh, namun di sejumlah daerah.
Jika saat ini berita kematian tiga ekor Harimau Sumatera ada di Aceh karena mati terjerat, sebelumnya juga pernah terjadi di Sumatera Selatan.
“Kami berharap kepada KLHK, dimana hal ini juga sesuai dengan Keputusan Rapat Komisi IV dengan Menteri LHK sebelumnya, agar anggaran (penanganan konflik manusia dan satwa) ini benar-benar menjadi perhatian serius untuk penanganan satwa liar. Sehingga kesimpulan-kesimpulan rapat selama ini tidak hanya menjadi retorika dan sekadar wacana di ruang rapat ini. Kami minta secara serius kepada kementerian untuk menyelesaikan konflik antara satwa liar dengan masyarakat,” tegas Renny.
Di sisi lain, Renny mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) tentang berapa luas kawasan konservasi yang telah direstorasi/direhabilitasi, berapa banyak spesies langka yang dijaga dan berkembang biak, jumlah penangkar yang diikursertakan dalam kegiatan.
“Mohon penjelasan dan data-data untuk masalah ini dapat dipaparkan,” imbuh legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.
Sementara terkait refocusing anggaran, Renny menilai selama ini tidak ada konsultasi dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI, sehingga ia meminta KLHK menyampaikan informasi mengenai realokasi anggaran hasil refocusing.
Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai dampak pandemi Covid-19.
Rennny menambahkan, pihaknya juga memberikan apresiasi terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, karena KLHK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut.
“Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Menteri KLHK lebih meningkatkan kinerja dan konektifitas keseluruh aspek keterkaitannya,” tandas Renny.
Selain itu, Renny juga memberikan dukungan penuh, serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Serta kebijakan RAPBN tahun 2022 diformulasikan kedalam program-program prioritas pembangunan nasional, yaitu penguatan daya saing sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial.
Lalu penguatan ekonomi nasional melalui program padat karya, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi.***