Bogordaily.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI, terhadap kolektif RAPBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.
Fraksi-fraksi DPR RI sebelumnya telah menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pekan lalu.
“Pemerintah meyakini kekuatan kolektif dari seluruh komponen bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh tidak hanya dalam menghadapi pandemi Covid-19 namun juga berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” ujar Menkeu Ani di hadapan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Agustus 2021.
Dia melanjutkan, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menjadi tantangan bagi negara mana pun di dunia.
Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan seluruh Fraksi DPR RI bahwa, pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karenanya, Pemerintah akan tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian.
“Pemerintah terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan penularan dengan mengakselerasi vaksinasi seluas-luasnya, memperkuat sistem kesehatan nasional serta mendorong penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru living with endemic,” terangnya.
Kemudian untuk APBN, menurutnya saat ini masih menjadi instrumen penting dan utama untuk pemulihan ekonomi, sehingga APBN harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif, dan fleksibel.
RAPBN tahun 2022 disiapkan untuk dapat merespon dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat.
Tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif, menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
“Untuk itu, RAPBN tahun 2022 akan fokus pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural untuk mengakselerasi pemulihan,” lanjut Menkeu Ani.
Pemerintah juga sangat berterima kasih atas perhatian dari DPR RI yang terus mendorong pengelolaan fiskal, agar lebih sehat dan berkesinambungan di tengah upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan konsolidasi fiskal di tahun 2022 yang disertai penguatan reformasi fiskal, agar proses transisi menuju defisit di bawah 3 persen PDB di tahun 2023 dapat dilakukan dengan baik.
“Sehingga, APBN semakin efektif menjadi jangkar yang kuat dalam menopang pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Menkeu Ani.***