Dana Pensiun bagi Anggota DPR Dianggap Tidak Masuk Akal

Menu

Mode Gelap
Malang Diguncang Gempa Berkekuatan M 5,3 Niat Jemput Anak, Seorang Ibu Asal Cigudeg Tewas Tertabrak Truk Terputusnya Aliran Listrik PLN, Ini 3 Wilayah yang Terdampak Akibat Hujan Deras dan Angin, Pohon di Perum Taman Griya Tumbang Klarifikasi, Rachel Vennya: Aku Tidak Lakukan Karantina Sama Sekali

Politik · 15 Sep 2021 16:52 WIB

Dana Pensiun bagi Anggota DPR Dianggap Tidak Masuk Akal


 Foto: Gedung DPR/MPR (Lamhot Aritonang/detikcom) Perbesar

Foto: Gedung DPR/MPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Bogordaily.net – Pengalokasian dana pensiun bagi anggota DPR yang menyelesaikan masa jabatan satu periodenya dikritik keras oleh Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dana pensiun anggota DPR ini dianggap tidak masuk akal.

“Fasilitas dana pensiun bagi anggota DPR ini sudah pernah ramai dibicarakan beberapa waktu silam. Memang terlihat kebijakan ini sangat membebani keuangan negara,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Rabu 15 September 2021.

Lucius menilai pengalokasian dana pensiun ini pemborosan anggaran negara. Dana pensiun ini dianggap tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR.

“Jadi kelihatan ini kebijakan yang kurang terlalu tepat, pemborosan anggaran negara saja,” sebutnya.

“Apalagi jika mengingat kinerja anggota selama menjabat satu periode yang mungkin tanpa catatan membanggakan. Rasa-rasanya dana pensiun itu menjadi hadiah yang sulit dipertanggungjawabkan, susah dinalar dan nggak masuk akal,” imbuh Lucius.

Lebih lanjut Lucius berpendapat dana pensiun ini menambah daftar mewah fasilitas yang didapat anggota DPR, di luar gaji dan tunjangan. Dia juga melihat kebijakan dana pensiun ini sebagai bentuk praktik tata kelola keuangan negara yang amburadul.

“Gaji, tunjangan dan dana pensiunan anggota DPR ini terlihat sebagai praktik tata kelola keuangan yang tidak didasarkan pada kebutuhan, urgensi, efektivitas dan efisiensi,” sebutnya.

Selain itu, Lucius juga mempersoalkan dana reses dan aspirasi yang didapat anggota DPR. Sebab, menurutnya, tidak ada hasil nyata yang ditunjukkan oleh anggota DPR.
“Tunjangan reses dan serap aspirasi misalnya, dianggarkan cukup besar per masing-masing anggota tanpa kita pernah ditunjukkan hasil nyata aspirasi yang diserap dan bagaimana aspirasi-aspirasi itu diperjuangkan,” papar Lucius.

“Dari hasil kinerja DPR kita mengetahui bahwa produktivitas DPR dalam melaksanakan fungsi pokok mereka sangat rendah, dan dari situ kita bisa melihat betapa sia-sianya anggaran untuk serap aspirasi jika akhirnya hasil yang bisa ditunjukkan DPR Sebagai bukti pelaksanaan tugas mereka sangat buruk,” sambung dia.

Kembali ke dana pensiun anggota DPR. Lucius menilai fasilitas tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja puluhan tahun. Karena itu, Formappi berharap DPR menghapus kebijakan dan pensiun ini.

“Begitu pula dengan dana pensiun. Jabatan anggota yang hanya 5 tahun lalu diganjar dengan pensiun seumur hidup rasanya nggak adil saja bagi ASN yang bekerja puluhan tahun. Saya kira menghapusnya akan menjadi satu kenangan indah dari DPR Demi menunjukkan kepedulian mereka pada efektivitas anggaran negara,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PKB Minta Pemerintah Segera Realisasikan Dana Abadi Pesantren

23 Oktober 2021 - 11:52 WIB

PKB

Habib Salim: Jangan Lupakan ‘Jas Merah’ dan ‘Jas Hijau’

22 Oktober 2021 - 06:55 WIB

Habib Salim

Gelora Talk, APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara

22 Oktober 2021 - 06:36 WIB

Negara

Rizal Ramli Dapat Dukungan Masyarakat, Jerry: Sangat Layak Pimpin Indonesia

21 Oktober 2021 - 12:43 WIB

Rizal

Rapat Koordinasi dan Penyerahan SK Perubahan Partai Ummat Kabupaten Bogor

21 Oktober 2021 - 10:03 WIB

Ummat

Komisi V DPR RI Apresiasi Progres Pembangunan SPAM Palasari

21 Oktober 2021 - 08:22 WIB

SPAM
Trending di Politik