Bogordaily.net – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP). Formappi menilai kehadiran Puan secara langsung bukan hal yang urgen.
“Dari sisi urgensi, saya tak melihat kehadiran Puan di Forum IPU itu juga sangat-sangat krusial. Jika untuk membuka jejaring saja, saya kira kehadiran fisik bukan pilihan satu-satunya di situasi PPKM seperti sekarang. Jejaring justru mungkin akan lebih efektif di masa seperti ini menggunakan instrumen tekonologi informasi. Diplomasi juga bisa kok dilakukan secara virtual di tengah situasi seperti ini,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin 6 September 2021.
Lucius mengatakan DPR sebenarnya sudah bersikap dengan bijak saat menangguhkan kunjungan kerja di tengah pandemi Corona. Namun, keberangkatan Puan ke Austria dinilai memberikan pesan kunjungan kerja kembali dilakukan dan memberi peluang anggota DPR lainnya melakukan hal serupa.
“Kunjungan Puan ke Austria untuk menghadiri rapat Pimpinan Parlemen dunia memberikan pesan bahwa kunker ke luar negeri yang dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan. Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR, yang justru memberikan peluang bagi agenda kunjungan serupa yang dilakukan anggota DPR,” tuturnya.
Misi Puan dalam agenda tersebut dinilai terlambat. Pasalnya, menurut Lucius, pemerintah telah cukup berhasil dalam vaksinasi COVID-19.
“Apalagi disebutkan misi Puan salah satunya adalah mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju. Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini. Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?,” tuturnya.
“Lagipula jika melihat kinerja DPR di bawah kepemimpinan Puan saat ini yang nampak kedodoran. Bayangkan mereka hanya mampu mengesahkan empat RUU Prioritas selama 2 tahun. Tahun 2021 ini baru satu RUU Prioritas yang disahkan. Catatan ini terlampau buruk jika melihat jumlah keseluruhan RUU Prolegnas 2020-2024 yang berjumlah 246 RUU. Artinya mereka baru mengurangi jumlah itu menjadi 242 RUU tersisa. Untuk tahun ini dari 33 RUU Prioritas, baru 1 diantaranya yang bisa disahkan. Padahal waktu menuju akhir tahun tersisa kurang lebih 3 bulan masa kerja lagi,” sambungnya.
Lucius menilai tak ada legitimasi yang cukup bagi Puan untuk berbicara di forum internasional. Hal ini dikarenakan belum adanya sumbangsih nyata dari kepemimpinan Puan bagi perubahan bangsa.
“Dengan catatan itu sesungguhnya tak ada legitimasi yang cukup bagi Ketua DPR untuk berbicara dengan lantang di forum internasional. Kinerja lembaga yang dipimpinnya belum cukup memperlihatkan sumbangsih nyata dari pelaksanaan fungsi mereka bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan bekal kinerja lembaga yang buruk itu tentu tak ada alasan untuk menunjukkan diri pada dunia. Kecuali kalau mau bicara mimpi-mimpi dan jargon-jargon saja sih,” tuturnya.
MAKI Bandingkan Puan Dengan Malaysia
Senada dengan Lucius, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai banyak cara yang dilakukan untuk menghadiri kunjungan tersebut. Salah satunya dengan hadir secara virtual.
Boyamin mengatakan kehadiran secara virtual dilakukan oleh perwakilan parlemen di Malaysia. Menurutnya, Puan perlu memperhatikan masyarakat yang menilai belum saatnya untuk melakukan kunjungan secara langsung.
“Sebenarnya, masih memungkinkan kegiatan ini dengan cara-cara yang sifatnya online, karena setau saya Malaysia juga karena masa pandeminya masih sangat tinggi maka setau saya perwakilan parlemen Malaysia melakukan dengan cara online, jadi ini banyak pilihan, online atau datang langsung. Kalau masyarakat nilai belum waktunya, ya ini seharusnya diperhatikan,” kata Boyamin kepada wartawan.
Dia juga meminta kunjungan kerja Puan bisa membuahkan hasil. Sehingga kunjungan ini disebut dapat bermanfaat.
“Saya minta kunjungan Ibu Puan itu betul-betul bermanfaat, dan berhasil sesuai dengan yang telah disampaikan yaitu mengenai keadilan vaksin. Jadi ini nantinya berharap betul itu bisa dilakukan, saya akan cermati apakah rencana-rencana itu berhasil dilakukan Bu Puan dan mestinya bisa dilaksanakan dengan baik, itu kita tunggu,” tuturnya.
Puan Terbang ke Austria
Puan Maharani akan menghadiri secara fisik Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) di Wina, Austria. Puan terbang ke Wina untuk mengikuti pertemuan yang membahas berbagai isu, salah satunya vaksinasi COVID-19.
Forum tersebut bakal digelar pada 6-8 September 2021. Fifth WCSP digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi internasional beranggotakan parlemen-parlemen dari negara-negara berdaulat, yang bekerja sama dengan Austria National Council.
“Forum ini tepat untuk mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju kepada negara berkembang karena semua negara maju produsen vaksin hadir di sini,” kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, seperti dilihat dari situs resmi DPR RI, Jumat 3 September 2021.
Puan juga diagendakan mengikuti sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela kunjungannya ke Wina. Pertemuan bilateral itu antara lain dengan ketua parlemen Timor Leste, Vietnam, Republik Korea Selatan, dan Presiden IPU.
Puan akan membahas sejumlah isu dengan ketua parlemen Timor Leste, Vietnam, Korea Selatan, dan Presiden IPU, Duarte Pacheco. Antara lain kerja sama ekonomi, kerja sama penanganan dan pencegahan COVID-19, pengembangan teknologi vaksin, serta berbagai isu kawasan.