Bogordaily.net – Taliban memutuskan untuk menggunakan konstitusi tahun 1964 dari ere kerjaaan terakhir di Afghanistan. Pada konstitusi tersebut memberikan hak bagi perempuan untuk memilik, namun Taliban menyatakan akan menghilangkan setiap ketentuan yang tidak disetujuinya.
Seperti dilansir AFP, Rabu 29 September 2021, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Kehakiman Taliban, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee, merilis pernyataan pada Selasa 28 September 2021 yang menyatakan pemerintahan Taliban berencana memberlakukan konstitusi tahun 1964 namun dengan beberapa amandemen.
“Emirat Islam akan mengadopsi konstitusi dari era mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu,” ucap Sharaee dalam pernyataannya.
Kendati demikian, kata Sharaee dalam konstitusi yang dinilai bertentangan dengan hukum syariat dan prinsip Emirat Islam akan dihapus.
Nyaris enam dekade lalu, sebelum negara adidaya dunia mengintervensi, Afghanistan sempat menikmati periode singkat monarki konstitusional selama kekuasaan Raja Mohammad Zahir Shah — raja terakhir di Afghanistan.
Sang Raja meratifikasi konstitusi tersebut setahun setelah berkuasa pada tahun 1963, mewujudkan sistem demokrasi parlementer selama satu dekade di Afghanistan sebelum dia digulingkan tahun 1973.
Konstitusi tahun 1964, yang untuk pertama kalinya memberikan hak memilih dalam pemilu bagi wanita dan membuka pintu bagi partisipasi wanita dalam politik, tampaknya tidak cocok dengan pandangan garis keras Taliban.
Taliban yang berkuasa kembali sejak pertengahan Agustus, telah menjanjikan pendekatan yang lebih lunak dan lebih inklusif dibandingkan kepemimpinan mereka tahun 1996-2001 silam, saat wanita dikucilkan dari kehidupan publik, termasuk pekerjaan dan pendidikan.
Namun ketika mereka mengumumkan pemerintahan sementara pada awal bulan ini, semua jabatannya jatuh ke tangan garis keras dan tidak ada wanita yang menjabat.
Afghanistan diketahui sempat mengadopsi konstitusi tersebut setelah Amerika Serikat (AS) menginvasi dan melengserkan Taliban tahun 2001. Namun saat itu disepakati Afghanistan tidak akan kembali pada monarki lama, melainkan menyetujui teks konstitusi baru pada tahun 2004 yang mempertimbangkan kepresidenan dan menetapkan kesetaraan hak bagi wanita.(dtk/sh)