Warga Desa Cibitung Wetan Jengkel, Bantuan Pangan Non Tunai Tidak Sesuai serta Dipungut Biaya

Menu

Mode Gelap
Muhammad Ameer Azzikra, Putra Ustaz Arifin Ilham, Meninggal Dunia Buset, Mercy Bodong dengan Sopir Tak Ber-SIM Lawan Arah Tol Tabrak 3 Mobil Usai Lantik Pengurus Baru, AMSI Gelar Seminar Media Siber Sehat Ade Yasin Klaim Vaksinasi Kabupaten Bogor Sudah Lampaui Target Polisi Selidiki Video Mesum Durasi 35 Detik Diduga Dua Pelajar

Ekonomi · 27 Sep 2021 18:25 WIB

Warga Desa Cibitung Wetan Jengkel, Bantuan Pangan Non Tunai Tidak Sesuai serta Dipungut Biaya


 Warga Desa Cibitung Wetan Jengkel, Bantuan Pangan Non Tunai Tidak Sesuai serta Dipungut Biaya Perbesar

Bogordaily.net – Dugaan manipulasi saat penyaluran bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali terjadi. Sejumlah warga Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, merasa keberatan tentang pungutan serta komoditi yang tidak sesui dengan nilai bantuan.

Seorang penerima bantuan menuturkan seharusnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cibitung Wetan, menjelaskan perbulannya, warga mendapat bantuan sebesar Rp 200.000. Karena dihitung selama 7 bulan, maka warga mendapat total bantuan sebesar Rp 1.400.000. Niali itu ditukarkan dengan bahan pangan.

Bahan pangan yang didapat berupa, Beras 10kg×7 karung, Telur 10kg, kentang 3,5kg, buah apel 2,5kg ayam potong 3kg jika di kalkulasikan semua Rp 1.400.000

Namun saat penyaluran kata dia, tidak mengambil bantuan ke agen E-warong di desa tersebut, bahkan menurut pengakuannya, ia diminta memberikan uang sebesar Rp 35.000 oleh oknum perangkat desa diwilayah tersebut sebagai biaya ongkos antar.

Dugaan pungki Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan ditanggapi Sekertaris Camat Yudi dan Ketua TKSK Pamijahan Zaenal Mufahir.

Menanggapi dugaan pungutan liar sebesar Rp35 ribu, Sekertaris Camat (Sekcam) Pamijahan Yudi menegaskan, bahwa warga penerima bantuan sosial tidak boleh dibebani pungutan dalam bentuk apapun.

Yudi menegaskan, untuk masalah komoditi pangan harus sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), tinggal mengarahkan semua Agen E-Warung agar selalu melaksanakan sesuai dengan Pedum.

“Pengawas TKSK yang harus memastikan nanti itu tidak boleh terulang kembali kalau memang agen nya belum memahami aturan-aturan itu, kedepan tinggal diperbaiki,” tegas Yudi saat dikonfirmasi melalui sambungan sulernya pada, Senin 27 September 2021.

Sementara, Ketua TKSK Pamijahan Zaenal Mufahir mengaku belum mengetahui terkait adanya komoditi yang tidak sesuai yang diterima warga di Desa Cibitung Wetan. Namun, dirinya akan melakukan pengecekan hal tersebut.

“Belum mengetahui karena informasi baru dapat hari ini. Tentunya, kalau memang terjadi (ada Gula dan Minyak Sayur-red) tentunya keluar dari aturan, karena semua juga sudah pada tahu karena di Pedum nya gak boleh beli selain yang sudah ditentukan,” cetusnya.***

Penulis Ruslan

Artikel ini telah dibaca 151 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Total Penyaluran BPUM 2021 Rp15,36 Triliun kepada 12,8 Juta Usaha Mikro

29 November 2021 - 09:23 WIB

MenKopUKM: Pemerintah Akan Lakukan Revitalisasi Koperasi Berbasis Sektor Produksi

28 November 2021 - 10:14 WIB

Koperasi Berbasis Sektor Produksi

Harga Rumah Kota Bogor Stagnan dan Jadi Favorit Pencari Hunian

27 November 2021 - 15:04 WIB

KemenKopUKM Dorong Pembentukan Ekosistem Kondusif Koperasi dan UKM

26 November 2021 - 19:50 WIB

Ekosistem

Live Shopping KemenKopUKM Diharapkan Lahirkan UKM Go Digital

25 November 2021 - 19:22 WIB

Live Shopping

Atasi Kemiskinan Ekstrim dan Mahalnya Harga Barang di Papua, KemenKopUKM Tawarkan Bentuk Koperasi Distribusi

25 November 2021 - 16:27 WIB

Koperasi Distribusi
Trending di Ekonomi

Sorry. No data so far.