Jika Didukung Rakyat, Rizal Ramli Bakal Kepret Pengemplang Pajak

Menu

Mode Gelap
Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022: Ghana Sikut Korea Selatan 3-2 Merosot, Ini Harga Emas per Gram Hari Ini Lagi, Gempa Susulan Guncang Cianjur 21 Kali dalam Semalam Lokasi, Harga dan Syarat Perpanjang SIM di Kabupaten Bogor

Ekonomi · 27 Okt 2021 13:19 WIB

Jika Didukung Rakyat, Rizal Ramli Bakal Kepret Pengemplang Pajak


 Rizal Ramli. (Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Rizal Ramli. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Pandora Papers telah menguak skandal pajak yang melibatkan pejabat dan pengusaha besar di seluruh dunia. Nama beberapa menteri di Indonesia pun disebut di dalamnya.

Ekonom Dr. Rizal Ramli menyatakan hal itu merupakan kebiasaan orang-orang berkuasa, dan orang kaya di seluruh dunia untuk menghindari beban pajak. Di Eropa dan Amerika, pajak sangat tinggi bagi orang-orang kaya.

“Memang jadi kebiasaan oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa di seluruh dunia menghindari beban pajak di negaranya sendiri,” beber Rizal Ramli dalam podcast bertajuk “Rizal Ramli Bongkar Habis ‘Pandora Papers” , Selasa 26 Oktober 2021.

Menurutnya, mereka mencari jalan supaya tidak membayar tarif pajak yang begitu tinggi di negaranya. Caranya, mereka membuat perusahaan shell (cangkang), atau perusahaan ecek-ecek di negara-negara yang ada aturan beban pajaknya kecil atau nol.

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini menguraikan, dulu Swiss menjadi tempat penggelapan pajak para penguasa dan orang-orang kaya di dunia. Namun, kini sudah tidak bisa lagi.

Akibatnya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, dari sumbernya tidak jelas, baik itu hasil korupsi, dan lain-lain, membuat perusahaan shell company atau perusahaan tunggangan dengan nama-nama orang lain berlapis-lapis agar pemain utamanya tidak diketahui, di suatu negara yang mempunyai aturan beban pajak sangat kecil.

Seperti di kepulauan Karibia, Panama, dan lain sebagainya, yang memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia.

“Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, eh kelihatan namanya. Tujuannya menghindari beban pajak di negaranya,” ungkapnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur ini, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika.

Karena, masyarakat selalu di kejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak. Sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.

“Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banyak yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya hak melakukan pemeriksaan kepada
pejabat maupun pengusaha yang melanggar etika maupun melanggar hukum yang tidak membayar pajak.

Bahkan, Rizal yakin Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dengan cara mengubah sistem yang berlaku.

Sementara itu, menjawab pertanyaan soal kemungkinan maju di Capres 2024, Dr. Rizal Ramli menyatakan, tidak menutup segala kemungkinan hal itu bisa terjadi.

“Kalau saya mendapatkan amanah untuk maju dan didukung oleh masyarakat, pasti saya maju, dan saya kepret semua yang gak bener,” tandasnya.

 
Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Daftar UMK atau UMR Bogor dan Jawa Barat 2022, Berikut Rinciannya

1 Desember 2022 - 20:02 WIB

UMR bogor 2022

Gembok Dibuka Hari Ini, Saham GoTo Langsung Anjlok

1 Desember 2022 - 13:43 WIB

Harga BBM Shell 1 Desember 2022, Cek di Sini!

1 Desember 2022 - 11:36 WIB

Harga BBM Shell 1 Desember 2022

Cetak Laba Rp39,31 Triliun, Kontribusi BRI untuk Negara dan Rakyat Semakin Meningkat

1 Desember 2022 - 10:24 WIB

KemenKopUKM Dorong Koperasi DWP Jadi Role Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Dharma Wanita

30 November 2022 - 23:04 WIB

Koperasi Dharma Wanita

Lowongan Kerja Besar-Besaran, Rekrutmen BUMN Siap Dibuka! Cek Link di Sini

30 November 2022 - 20:10 WIB

Trending di Ekonomi