Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Korbankan APBN ‘’Berdarah’’

Menu

Mode Gelap
Malang Diguncang Gempa Berkekuatan M 5,3 Niat Jemput Anak, Seorang Ibu Asal Cigudeg Tewas Tertabrak Truk Terputusnya Aliran Listrik PLN, Ini 3 Wilayah yang Terdampak Akibat Hujan Deras dan Angin, Pohon di Perum Taman Griya Tumbang Klarifikasi, Rachel Vennya: Aku Tidak Lakukan Karantina Sama Sekali

Tokoh · 13 Okt 2021 15:30 WIB

Proyek Kereta Cepat Akhirnya Ambil Jatah Rakyat, Pemerintah Korbankan APBN yang Sudah ‘’Berdarah’’


 Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Ecky Awal Mucharam. (Istimewa/Bogordaily.net Perbesar

Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Ecky Awal Mucharam. (Istimewa/Bogordaily.net

Bogordaily.net – Ecky Awal Mucharam, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Perpres terbaru menyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan proyek KCJB dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya.

Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Ecky berpendendapat bahwa Perpres baru hanya akal-akalan Pemerintah, untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB.

Ecky menjelaskan bahwa skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyertaan modal negara, kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat.

Legislator asal Daerah Pemilihan III Jabar ini menilai proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan yang tidak matang.

Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan perhitungan, dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat.

Dalam proses pembangunannnya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).

Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun.

Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak akurat, pengukuran lahan tidak tepat, keterlambatan proyek, serta biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini.

Selain itu, Ecky juga menuntut harus adanya audit investigasi terhadap proyek yang disinyalir akan merugikan keuangan negara.

Kondisi tersebut jelas ironi dengan kondisi APBN yang saat ini masih harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

“Untuk PC-PEN saja, APBN masih berdarah-darah,” tegas Ecky.

Meskipun terdapat pelonggaran defisit yang mengakibatkan utang melonjak tajam, beberapa hak rakyat kecil masih harus dipangkas dengan pengurangan berbagai subsidi.

Penambahan beban pajak harus dirasakan masyarakat, karena kebijakan ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang kian dalam.

“Artinya bahwa adanya alokasi APBN untuk hal yang tidak esensial dan lebih kepada pemenuhan hasrat Pemerintah dalam membangun proyek KCJB tersebut, akan mencederai asas atau nilai keadilan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945,”paparnya.***

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Heboh! Dimasa Tua Sukmawati Pindah Agama

23 Oktober 2021 - 12:43 WIB

Cerita Mu’adz, Anak Kuli Bangunan yang Hapal 30 Juz Alquran

23 Oktober 2021 - 07:36 WIB

Mu'adz

Kisah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang Penah Kelaparan Saat di Mesir

22 Oktober 2021 - 13:18 WIB

Kisah

Kenny “Xepher” Deo atlet Esports Penghasilan Tertinggi di Indonesia

22 Oktober 2021 - 11:34 WIB

Kenny "Xepher" Deo

Atang Trisnanto Minta PTM Terbatas Dilaksanakan Secara Matang dan Maksimal

21 Oktober 2021 - 21:19 WIB

Atang trisnanto

Menjaga Elektabilitas, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres

21 Oktober 2021 - 17:25 WIB

Trending di Tokoh