Siap-siap, Orang Berpenghasilan Rp5 Juta Bakal Dikenai Pajak Penghasilan 5%

Menu

Mode Gelap
Malang Diguncang Gempa Berkekuatan M 5,3 Niat Jemput Anak, Seorang Ibu Asal Cigudeg Tewas Tertabrak Truk Terputusnya Aliran Listrik PLN, Ini 3 Wilayah yang Terdampak Akibat Hujan Deras dan Angin, Pohon di Perum Taman Griya Tumbang Klarifikasi, Rachel Vennya: Aku Tidak Lakukan Karantina Sama Sekali

Ekonomi ยท 8 Okt 2021 15:48 WIB

Siap-siap, Orang Berpenghasilan Rp5 Juta Bakal Dikenai Pajak Penghasilan 5%


 Siap-siap, Orang Berpenghasilan Rp5 Juta Bakal Dikenai Pajak Penghasilan 5% Perbesar

Bogordaily.net – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disetujui DPR RI menjadi UU. Mengenai PPh ini diatur dalam UU HPP Bab III mengenai Pajak Penghasilan.

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,” bunyi pasal 4 dalam UU HPP mengenai PPh.

Ada sejumlah kriteria yang perlu diketahui mengenai penghasilan-penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun lapisan pendapatan orang yang dikenakan pajak. Lapisan pertama, pendapatan 0-Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Hal yang berubah adalah pada UU sebelumnya batas atasnya hanya Rp 50 juta per tahun.

“Artinya seseorang yang setahun pendapatannya di atas Rp 54 juta sampai Rp 60 juta plus Rp 60 dikenakan pajak 5%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), dikutip detikcom, Jumat 8 Oktober 2021.

Perlu diketahui, untuk penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan akan dibebaskan pajak. Sebagaimana diatur dalam UU HPP di pasa 7 ayat 1 a-b

“Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit, Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,”

Kemudian, jika sudah menikah maka, pasangannya (Istri) bekerja, penghasilannya digabungkan ke dalam pendapatan tidak dikenakan pajak. Tetap yang dibebaskan pajak itu total Rp 54 juta per tahun pertama tidak dipajaki atau 0%.

“Kalau pasangan memiliki putra atau putri, maka setiap tanggungan diberikan tanggungan Rp 4,5 juta per tahun dan maksimal tanggungan 3 orang. Ini untuk meluruskan seolah-olah mahasiswa baru lulus belum kerja punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar. Jadi bahwa PTKP itu tidak diubah pendapatan atau penghasilan tidak kena pajak Rp 54 juta plus Rp4,5 juta untuk setiap maksimal 3 orang,” jelasnya.

Lapisan kedua pajak, pendapatan di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun akan dikenakan pajak 15%. Pada UU sebelumnya pajak 15% dikenakan kepada orang yang berpenghasilan di atas Rp 50- Rp 250 juta.

Lapisan ketiga, orang berpenghasilan Rp 250-Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak 25%. Sri Mulyani mengungkap ini tidak ada perubahan dari UU sebelumnya.

Lapisan keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebanyak 30%. Lapisan terbaru dalam perpajakan ini yakni adanya pajak untuk orang berpenghasilan Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebanyak 35%.

“UU HPP yang jelas keberpihakan kepada masyarakat yang pendapatannya rendah dan juga menciptakan yang makin tinggi pendapatannya, sumber pendapatan lebih tinggi akan membayar lebih tinggi. Ini elemen keadilan yang bawah diringankan yang di atas memiliki kemampuan lebih tinggi sehingga memberikan efek gotong-royong” tutup Sri Mulyani.

 

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Sambut Bulan Inklusi Keuangan, PermataBank Gelar Edukasi Literasi Keuangan bersama Employee Volunteer di 59 Lokasi dalam CERITA

23 Oktober 2021 - 15:50 WIB

PermataBank

MenKopUKM: Kerajinan Batu dan Kayu Fosil Tulungagung Sukses Dilirik Pasar Global

23 Oktober 2021 - 10:48 WIB

Kerajinan

Dikenal Sebagai Destinasi Wisata Religi, KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Kota Pasuruan

22 Oktober 2021 - 20:37 WIB

Religi

Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

22 Oktober 2021 - 07:58 WIB

MenKopUKM

Dongkrak Kinerja Ekspor, MenKopUKM Lepas Pengiriman Mangga Gresik ke Singapura

21 Oktober 2021 - 17:33 WIB

Mangga

ICCN 2021: Akselerasi Jejaring Kreatif Bangkit Lebih Kuat Pascapandemi

21 Oktober 2021 - 12:01 WIB

ICCN
Trending di Ekonomi