Bogordaily.net – Dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR semakin meruncing. Keduanya kini bakal dilaporkan LSM Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) ke Polda Metro Jaya, atas dugaan kasus tersebut.
Rencananya laporan akan dilayangkan oleh LSM Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) sekitar pukul 13.00 WIB siang.
“Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) ingin menyampaikan bahwa para aktivis ProDemokrasi yang tergabung dalam ProDEM akan melakukan pelaporan terkait bisnis pengadaan PCR ke Polda Metro Jaya terhadap Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir,” kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule dalam keterangan kepada wartawan, Senin 15 November 2021.
Iwan belum memerinci soal laporan yang akan dilayangkan hari ini. Dia mengaku akan membeberkan bukti-bukti laporannya nanti di Polda Metro Jaya.
Iwan hanya mengatakan pihaknya bakal melaporkan Luhut dan Erick atas dugaan pelanggaran pidana di UU Nomor 28 Tahun 1999.
“(Dilaporkan) atas Dugaan pelanggaran pidana UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 5 Angka tentang tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.
Dimintai konfirmasi soal rencana pelaporan terhadap dirinya itu, Luhut mengaku tidak ada masalah.
“Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kan gampang aja nanti di audit aja,” kata Luhut di Polda Metro Jaya usai mediasi kasus pencemaran nama baik Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti.
Penjelasan Luhut
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar telah angkat bicara perihal isu keterlibatannya dalam bisnis PCR. Luhut menyatakan siap mundur jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Dia menegaskan tak mendapat untung sepeser pun.
Luhut menjelaskan bahwa da memang memberikan sumbangan uang ke Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata bk untuk mencari keuntungan, melainkan untuk kemanusiaan.
“Kalau ke GSI itu saya naro duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung,” kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV, seperti dilihat, Jumat 12 November 2021.
Luhut juga menyinggung terkait dirinya memberikan sumbangan ke 7 universitas di Tanah Air. Dari sumbangan-sumbangan itu, Luhut mengaku tak sepeser pun mendapat untung.
“Saya nyumbang di 7 universitas, ada di UI, di USU, di UGM, di mana itu, itu nyumbangan dari saya tuh, nggak ada untung, apa yang mau diuntung? Wong saya terlibat ini, untung kita buat Maret-April-Juni tahun lalu, kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu,” ucapnya.
Guna membuktikan ucapannya bahwa dia tak mengambil untung sedikit pun dari GSI itu, Luhut siap diaudit BPK. Dia memastikan bahwa uang dari GSI itu juga tidak mengalir ke PT Tobako Sejahtera dan pemegang saham lainnya.
“Siap banget (diaudit) dari awal, tidak ada ke kantong saya satu peser. Untuk apa sih wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok, saya nyumbang karena betul-betul kemanusiaan,” tegas Luhut.
Lebih jauh, Luhut pun siap dipanggil KPK usai dirinya bersama Menteri BUMN dilaporkan ke KPK gegara isu bisnis PCR ini. Menurutnya, selama tidak merasa melakukan hal-hal yang salah, dia tak akan takut.
“Siap aja (dipanggil KPK), kenapa sih nggak. Saya nggak ada yang saya takutin sepanjang saya tidak melakukan itu, ndak ada. Apa yang saya lakukan? Wong saya tidak ada bisnis apa-apa dengan itu, dan memang dasarnya bisnis itu memang murni untuk kemanusiaan,” katanya.
“Kalau saya terima duitnya saya resign, gampanglah gitu aja repot,” imbuh Luhut.***