UMK Bogor 2022 Tidak Naik, Begini Kata Bupati

Menu

Mode Gelap
Muhammad Ameer Azzikra, Putra Ustaz Arifin Ilham, Meninggal Dunia Buset, Mercy Bodong dengan Sopir Tak Ber-SIM Lawan Arah Tol Tabrak 3 Mobil Usai Lantik Pengurus Baru, AMSI Gelar Seminar Media Siber Sehat Ade Yasin Klaim Vaksinasi Kabupaten Bogor Sudah Lampaui Target Polisi Selidiki Video Mesum Durasi 35 Detik Diduga Dua Pelajar

Kabupaten Bogor ยท 25 Nov 2021 13:36 WIB

UMK Bogor 2022 Tidak Naik, Begini Kata Bupati


 Bupati Bogor Ade Yasin saat melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja ke wilayah Kecamatan Tanjungsari, Senin 15 November 2021. (Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Bupati Bogor Ade Yasin saat melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja ke wilayah Kecamatan Tanjungsari, Senin 15 November 2021. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor pada 2022 tidak naik. Semua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah menyepakati keputusan tersebut.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha menyepakati tidak ada kenaikan UMK.

“Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha sudah menyepakati untuk tidak ada kenaikan (UMK),” ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi, yakni Rp4,2 juta, di atas UMK wilayah Kota Bogor yang senilai Rp4,1 juta. Pasalnya, tahun lalu angka UMK wilayah Kota Bogor juga tidak mengalami kenaikan.

“Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen,” kata Ade Yasin.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas kenaikan UMK tahun 2022, meski seharusnya ditetapkan 25 November 2021, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

“Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.***

(Antara)

Artikel ini telah dibaca 65 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Hati-hati Bocah Kecil Jadi Sasaran Penjambret Handpone

29 November 2021 - 09:56 WIB

Kades Berharap Perbaikan Jalan Letnan Sukarna Ciampea Diprioritaskan

28 November 2021 - 17:24 WIB

Jalan Letnan Sukarna

Ade Yasin optimis, Kabupaten Bogor bisa PPKM Level 1

28 November 2021 - 16:00 WIB

ppkm level 1

Antisipasi Klaster Baru Pasca Nataru, Polda Jabar Tetapkan Sistem Ganjil Genap

28 November 2021 - 09:59 WIB

Sistem Ganjil Genap

Ade Yasin: Peran Ulama Sangat Penting dalam Mengajak Masyarakat untuk Divaksin

28 November 2021 - 08:00 WIB

Ulama

Ade Yasin Klaim Vaksinasi Kabupaten Bogor Sudah Lampaui Target

27 November 2021 - 16:48 WIB

DP3
Trending di Kabupaten Bogor

Sorry. No data so far.