Bogordaily.net – Akar masalah yang memicu rencana aksi mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) perlahan terkuak. Ada wacana pemangkasan gaji dibalik rencana aksi tersebut.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak menepis saat dikonfirmasi mengenai rencana direksi memangkas gaji karyawan.
“Katanya begitu,” kata Ahok kepada detikcom, Rabu 22 Desember 2021.
Rencana pemangkasan gaji ini belum terlaksana. Ahok mengaku pihaknya telah meminta agar direksi selalu komunikasi dan koordinasi. Dia bilang, persoalan ini yang sering dipermasalahkan oleh para pegawai Pertamina.
“Itu yang kami minta acara direksi selalu ada komunikasi dan koordinasi dan itu yang sering dimasalahkan oleh beberapa perwira Pertamina,” ujarnya.
Lanjut Ahok, pihaknya telah memberikan arahan ke direksi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Sudah minta direksi selesaikan,” katanya.
Rencana Penyesuaian Upah
Sementara, Komisaris Independen Pertamina Iggi Haruman Achsien memastikan saat ini tidak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak dan gas milik negara itu.
“Saat ini tidak ada pemotongan gaji di Pertamina,” katanya.
Dia menjelaskan lebih lanjut, dalam rangka adaptasi menyambut post pandemi, manajemen Pertamina sedang melakukan kajian program agile working, dengan holding/kantor pusat sebagai pilot project yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Terdapat opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme work from office (WFO) atau work from home (WFH).
“Bagi yang memilih bekerja secara WFH akan ada penyesuaian pada upah dengan pertimbangan pada aspek/komponen transportasi. Bagi pekerja yang memilih WFO full tidak ada penyesuaian komponen gaji /tetap,” jelasnya.
Dia menerangkan bahwa penyesuaian tersebut akan dilakukan perusahaan setelah persetujuan pekerja.
“Program ini rencananya akan diimplementasikan setelah pandemi berakhir. Sosialisasi akan terus dilakukan agar pekerja paham dengan mekanisme agile working ini dan saat ini program ini masih belum dijalankan. Komisaris meminta direksi untuk berhati-hati mengambil kebijakan dengan memperhatikan aspirasi yang ada,” tambahnya.***
Sumber: Detik.com